Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mohon Bersabar, Revisi Paket UU Pajak Tunggu Pilpres Selesai

5
5

Ilustrasi gedung Kemenkeu. 

JAKARTA, DDTCNews – Revisi paket undang-undang pajak dipastikan tidak akan dibahas dengan parlemen hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selesai. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (26/11/2018).

Dengan demikian, kelanjutan rencana revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan sangat bergantung pada pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Janji penurunan tarif PPh badan pun juga dipastikan belum dapat terealisasi pada tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam konteks tahun politik, setiap langkah yang diambil dan dikonsultasikan akan selalu memunculkan pandangan yang salah. Dengan demikian, upaya untuk mendudukkan isu yang substansial cenderung sulit.

Baca Juga: Menentukan Terutangnya PPN Penyerahan Jasa Konstruksi

“Jadi noise-nya terlalu besar, tidak memungkinkan buat kami [Kemenkeu] mengatakan substansi yang baik,” ujarnya.

Selain itu, kabar juga datang dari Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi yang menyatakan akan mencabut atau mengubah sebagian terkait ketentuan simplifikasi layer dan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Struktur dan layer tarif akan dipertahankan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Tindak Lanjuti Temuan BPK
  • Pembahasan di Internal Terus Bergulir

Kendati memastikan tidak akan melakukan pembahasan dengan DPR, Sri Mulyani menegaskan pembahasan di tingkat internal terus berjalan. Untuk revisi UU PPh dan UU PPN, misalnya, pemerintah tengah menyusun naskah akademis. Berbagai forum diskusi juga terus dilakukan.

  • Penundaan Dinilai Tepat

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menilai langkah pemerintah untuk menunda pembahasan revisi paket UU tersebut tepat. Pun demikian dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B. Sukamdani yang menilai pembahasan akan lebih optimal jika dilakukan setelah Pilpres.

  • Tidak Ada Penggabungan SKM dan SPM

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menegaskan tidak akan ada penggabungan kelompok sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Selain itu, struktur dan layer tarif cukai hasil tembakau (CHT) juga akan dipertahankan seperti tahun ini. Rencana kebijakan ini akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 146/2017 tentang Tarif CHT.

Baca Juga: DJP Antisipasi Lonjakan Sengketa Transfer Pricing
  • Kenaikan Harga Emas Berpotensi Kerek Penerimaan

Tren kenaikan harga komoditas emas, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, lazimnya akan berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak. Namun, dia enggan merinci elastisitas penerimaan dan kenaikan harga emas.

  • Insentif Pajak Properti Mewah Bakal Dongkrak Penerimaan

Kendati memberikan kelonggaran berupa insentif untuk properti mewah, Hestu Yoga Saksama optimistis akan ada peningkatan penerimaan. Hal ini dikarenakan ada peluang untuk memperbanyak jumlah hunian mewah yang terjual.

  • OSS Versi Baru Meluncur Awal 2019

Ketua Persiapan Online Single Submission (OSS) Muwasiq M. Noor menargetkan sistem OSS versi 1.1 akan mulai berjalan pada awal Januari 2019 dengan pengelola Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (kaw)

Baca Juga: Menkeu: Penurunan Suku Bunga Antisipasi Perlemahan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam konteks tahun politik, setiap langkah yang diambil dan dikonsultasikan akan selalu memunculkan pandangan yang salah. Dengan demikian, upaya untuk mendudukkan isu yang substansial cenderung sulit.

Baca Juga: Menentukan Terutangnya PPN Penyerahan Jasa Konstruksi

“Jadi noise-nya terlalu besar, tidak memungkinkan buat kami [Kemenkeu] mengatakan substansi yang baik,” ujarnya.

Selain itu, kabar juga datang dari Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi yang menyatakan akan mencabut atau mengubah sebagian terkait ketentuan simplifikasi layer dan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Struktur dan layer tarif akan dipertahankan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Tindak Lanjuti Temuan BPK
  • Pembahasan di Internal Terus Bergulir

Kendati memastikan tidak akan melakukan pembahasan dengan DPR, Sri Mulyani menegaskan pembahasan di tingkat internal terus berjalan. Untuk revisi UU PPh dan UU PPN, misalnya, pemerintah tengah menyusun naskah akademis. Berbagai forum diskusi juga terus dilakukan.

  • Penundaan Dinilai Tepat

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menilai langkah pemerintah untuk menunda pembahasan revisi paket UU tersebut tepat. Pun demikian dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B. Sukamdani yang menilai pembahasan akan lebih optimal jika dilakukan setelah Pilpres.

  • Tidak Ada Penggabungan SKM dan SPM

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menegaskan tidak akan ada penggabungan kelompok sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Selain itu, struktur dan layer tarif cukai hasil tembakau (CHT) juga akan dipertahankan seperti tahun ini. Rencana kebijakan ini akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 146/2017 tentang Tarif CHT.

Baca Juga: DJP Antisipasi Lonjakan Sengketa Transfer Pricing
  • Kenaikan Harga Emas Berpotensi Kerek Penerimaan

Tren kenaikan harga komoditas emas, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, lazimnya akan berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak. Namun, dia enggan merinci elastisitas penerimaan dan kenaikan harga emas.

  • Insentif Pajak Properti Mewah Bakal Dongkrak Penerimaan

Kendati memberikan kelonggaran berupa insentif untuk properti mewah, Hestu Yoga Saksama optimistis akan ada peningkatan penerimaan. Hal ini dikarenakan ada peluang untuk memperbanyak jumlah hunian mewah yang terjual.

  • OSS Versi Baru Meluncur Awal 2019

Ketua Persiapan Online Single Submission (OSS) Muwasiq M. Noor menargetkan sistem OSS versi 1.1 akan mulai berjalan pada awal Januari 2019 dengan pengelola Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (kaw)

Baca Juga: Menkeu: Penurunan Suku Bunga Antisipasi Perlemahan Ekonomi
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, UU KUP, PPN, PPh, reformasi perpajakan, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK