Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Merespons Konsensus Pajak Minimum Global, Barbados Buat Kebijakan Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Merespons Konsensus Pajak Minimum Global, Barbados Buat Kebijakan Baru

Ilustrasi

BRIDGETOWN, DDTCNews - Pemerintah Barbados mempertimbangkan penerapan kebijakan baru yang merespons ketetapan pajak korporasi minimum global dengan tarif 15% pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Penasihat ekonomi Perdana Menteri Barbados, Avinash Persaud, mengatakan kebijakan-kebijakan baru perlu disiapkan untuk mencegah korporasi yang berdiri di Barbados berpindah ke luar negeri.

Persaud pun mengungkapkan salah satu kebijakan yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah pemberian hibah kepada korporasi yang berinvestasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development).

Baca Juga: Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

"Selama ini kita tidak bisa memberikan hibah karena kita tak punya dana untuk itu. Dengan tarif pajak minimum 15%, kita memiliki sumber daya untuk memberikan stimulus tersebut," ujar Persaud seperti dilansir barbadostoday.bb, dikutip Senin (23/8/2021).

Melalui negosiasi yang sedang berlangsung di Inclusive Framework, Persaud mengatakan pemerintah akan memperjuangkan posisi Barbados substance-based carve out pada Pilar 2.

Bila kesepakatan atas klausul mengenai substance-based carve out tersebut tidak memuaskan, barulah Barbados akan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan lain termasuk pemberian insentif atas penelitian dan pengembangan.

Baca Juga: PPATK: Pengelakan Pajak Masih Jadi Isu Menantang di Masa Depan

Persaud mengatakan insentif atas kegiatan penelitian dan pengembangan adalah satu dari sekian banyak rencana cadangan yang dimiliki oleh pemerintah.

Untuk diketahui, tarif pajak korporasi yang berlaku di Barbados hanya sebesar 1,1% hingga 5,5%. Tarif pajak tertinggi sebesar 5,5% hanya berlaku terhadap korporasi dengan penghasilan kena pajak di atas BBD1 juta atau kurang lebih Rp7,1 miliar.

Barbados sendiri termasuk salah satu negara yang sempat tidak menyetujui proposal Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2 pada Juli 2021 bersama negara-negara anggota Inclusive Framework lainnya. Saat ini, Barbados telah menyetujui kedua proposal tersebut.

Baca Juga: Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Adapun 6 negara yang masih belum menyetujui proposal 2 pilar antara lain Estonia, Hungaria, Irlandia, Kenya, Nigeria, dan Sri Lanka. (sap)

Topik : BEPS, penghindaran pajak, insentif pajak, pajak minimum global, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Minggu, 17 Oktober 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Insentif PPN Rumah DTP, Menteri PUPR Ingatkan Pengembang Soal Ini

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
APBN KITA

Tren Penerimaan Membaik, Dirjen Pajak Targetkan Tak Ada Shortfall 

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:35 WIB
APBN KITA

Per September 2021, Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Terus Membaik

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:30 WIB
IRLANDIA

Irlandia Sepakati Konsensus Global, Akankah Google Cs Betah?

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:19 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh Badan Tumbuh 7%, Pemulihan Dunia Usaha Berlanjut