Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mengoptimalkan Penerimaan Pajak melalui Big Data Analytics

A+
A-
18
A+
A-
18
Mengoptimalkan Penerimaan Pajak melalui Big Data Analytics

OTORITAS pajak di banyak negara terus berupaya memperkuat pemungutan pajak dan meminimalkan penggelapan pajak. Pada masa pandemi ini, pajak menjadi instrumen untuk memitigasi dampak Covid-19. Berbagai regulasi dikeluarkan untuk mengoptimalkan basis pajak lama maupun baru.

Di Indonesia, Ditjen Pajak (DJP) juga terus mencari basis pajak baru. Salah satu yang ingin dioptimalkan adalah pajak perekonomian digital. Namun, tantangan utama basis pajak baru ini adalah banyaknya aktivitas ekonomi digital yang tidak tercatat secara formal (shadow economy).

Sejumlah negara seperti India, Amerika Serikat, dan Inggris mengatasi tantangan shadow economy ini dengan mengimplementasikan big data analytics. Pemerintah Inggris misalnya, telah mengembalikan pendapatan pengembalian pajaknya sebesar US$ 5,4 miliar.

Implementasi big data analytics guna mengoptimalkan transaksi digital ini memang menjanjikan. Transaksi digital pada 2017 diperkirakan Rp102,67 triliun. Potensi pajak pertambahan nilainya (PPN) Rp10,26 triliun. Potensi ini bisa naik mengingat transaksi digital menjadi alternatif paling aman.

Tingginya volume transaksi digital melalui multie-commerce dan multichannel pembayaran dapat diurai big data analytics. Ditambah dengan artificial intelligence, big data analytics akan membantu regulator menelusuri, melengkapi database, dan menganalisis wajib pajak yang terlapor atau tidak.

Big data analytics dapat mengoptimalkan potensi pajak digital melalui 2 mekanisme, yaitu analisis prediktif dan kedua melalui pemeringkatan kredit pajak. Analisis prediktif bisa diimplementasikan untuk memprediksi potensi penggelapan pajak (fraud) dan estimasi penerimaan pajak.

Permodelan
ALGORITMA machine learning dalam big data analytics akan mempelajari tren dan pola seluruh wajib pajak. Ditopang oleh tersedianya data yang melimpah, permodelan machine learning tentu akan lebih mudah dilakukan.

Big data analytics akan membantu memprediksi pola wajib pajak yang berpotensi menggelapkan pajak dan yang taat membayar pajak (classification modelling). Regulator akan dimudahkan untuk melakukan memitigasi risiko penggelapan pajak sebelum terjadi.

Selain itu, prediksi estimasi penerimaan pajak (regression modelling) lebih mudah ditempuh melalui big data analytics. Estimasi ini membantu pemerintah menyusun target penerimaan pajak di masa pandemi. Penyusunan key performance index petugas pajak juga lebih mudah disusun.

Big data analytics juga dapat diimplementasikan untuk pemberian peringkat pajak pada perusahaan, hingga individu (clustering modelling). Peringkat ini dapat dihasilkan algoritma analitis yang kompleks berdasarkan data historis dan real-time perusahaan, industri, tarif, dan indikator lainnya.

Peringkat pajak menunjukkan kepatuhan membayar pajak. Pemeringkatan ini bermanfaat besar bagi perusahaan. Mendapatkan peringkat A atau B secara otomatis berdampak positif pada kepercayaan pemegang saham dan karyawan sebuah perusahaan.

Sasaran prioritas penerima keringanan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga lebih mudah ditemukan. Prioritas bisa diberikan kepada UMKM berperingkat A, tetapi diprediksi estimasi kemampuan membayar pajaknya rendah dapat diberikan diskon pajak dari pemerintah.

Begitu pula implementasi pada tingkat individu. Pekerja yang diprediksi kemampuan bayar pajaknya rendah juga bisa diberi diskon pajak penghasilan (PPh). Bahkan, jika estimasi pendapatannya sangat terdampak Covid-19, maka perlu diberikan bantuan pemerintah.

Secara infrastruktur, DJP saat ini sudah memiliki Dawet (Data Warehouse Terintegrasi). Dari sisi regulasi, Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan regulasi untuk menarik PPN dari perusahaan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPSME).

Kesiapan regulasi ini perlu diimplementasikan seoptimal mungkin melalui big data analytics. Pemerintah akan dimudahkan membuat estimasi dan target penerimaan secara terukur. Dengan demikian, program penyelamatan ekonomi mampu diakselerasi dengan risiko yang bisa dimitigasi.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2020, lomba menulis pajak, big data analytics

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 November 2020 | 10:23 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Persoalan di Balik DGT-Form selama Pandemi

Selasa, 17 November 2020 | 10:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Tantangan DJP di Era Teknologi Informasi

Senin, 16 November 2020 | 10:56 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Insentif Pajak untuk Memanusiakan Manusia

Minggu, 15 November 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Mengedepankan Pajak sebagai Stimulus dan Controller

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim