Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Reportase
Glosarium

Mengoptimalkan Penerimaan dengan Nomor Identitas Tunggal

A+
A-
261
A+
A-
261
Mengoptimalkan Penerimaan dengan Nomor Identitas Tunggal

PANDEMI Covid-19 yang masih melanda Indonesia telah memengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat sekaligus stabilitas ekonomi. Selain itu, produktivitas masyarakat juga menurun secara signifikan sejak April 2020.

Menurunnya penghasilan masyarakat, terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), lesunya penjualan ritel, peningkatan angka kemiskinan, merosotnya pasar saham, melebarnya ketimpangan, dan banyak bisnis yang gulung tikar menjadi indikator kuat akan terjadinya resesi.

Utang negara per 31 Agustus 2020 mencapai Rp5.515 triliun atau 34,53% dari produk domestik bruto dari posisi tahun sebelumnya 29,8%. Realisasi perpajakan hingga 31 Agustus 2020 baru Rp798,1 triliun atau 56,8% dari target Rp1.404,5 triliun, atau terkontaksi 13,4% dari tahun sebelumnya.

Berbagai negara menggunakan instrumen pajak dengan berbagai modifikasi untuk mengatasi krisis kesehatan agar terhindar dari resesi atau mencegah kredit perbankan yang macet. Di sinilah peran strategis pajak dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Berbagai insentif pajak yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat. Insentif tersebut akan menggantikan konsumsi rumah tangga untuk membiayai kebutuhan kesehatan dan kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Momentum pandemi Covid-19 ini sebaiknya digunakan pemerintah untuk menata kembali sistem administrasi perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Single Identity Number (SIN) atau Nomor Identitas Tunggal (NIT).

Selama ini, NIK digunakan sebagai basis data di berbagai pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta kementerian/lembaga dalam melakukan berbagai inovasi kebijakan publik. NIK ini hanya berlaku di tingkat lokal, regional atau sektoral.

Sebaliknya, NIT merupakan sebuah identitas unik yang dimiliki setiap warga negara yang memuat berbagai informasi seperti profil, data keluarga, rekening bank atau kepemilikan aset lain, bantuan sosial atau sejenis, dan lain sebagainya.

Konsep NIT hampir sama dengan Social Security Number di Amerika Serikat yang membuat warga negara/wajib pajak terpaksa jujur karena seluruh datanya terekam di dalamnya. Dengan demikian, akan terjadi pergeseran struktur penerimaan pajak dari pajak badan ke pajak orang pribadi.

Implementasi NIT yang mengintegrasikan data keuangan dengan nonkeuangan agar masuk ke dalam bank/pusat data pajak secara nasional akan mempermudah Ditjen Pajak (DJP) dalam pemungutan pajak dan kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dapat diminimalisir.

Sebab semua aktivitas setiap warga negara/wajib pajak dalam situasi apapun akan terpantau dari pergerakan rekening bank maupun pencocokan (matching) data lawan transaksi dengan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak.

Maka tidak ada lagi yang disembunyikan warga negara/wajib pajak sekaligus menghilangkan prasangka aparat pajak masih ada yang disembunyikan. Pada akhirnya tidak ada pilihan selain patuh dan jujur untuk membayar pajak, sehingga kepatuhan pajak dan tax ratio Indonesia akan meningkat.

Database Bansos
SELAIN itu, penerapan NIT juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendataan pemilihan umum, sehingga pembuatan kartu pemilih tidak diperlukan lagi. Cukup menunjukkan e-KTP, seorang warga negara bisa menggunakan hak pilihnya.

NIT juga bisa sebagai database untuk bantuan sosial (bansos) korban PHK, subsidi rakyat miskin, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kisruh penyaluran bantuan sosial akibat simpang siur data yang dimiliki pemerintah pusat dengan daerah tidak terjadi lagi.

Dengan jumlah penduduk Indonesia 2020 yang diproyeksikan 271 juta jiwa, NIT dapat berfungsi sebagai basis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi. NIT juga mampu menjadi rujukan untuk menentukan berbagai kebijakan dalam mengatasi pendemi Covid-19.

Pajak merupakan aktualisasi nilai Pancasila, yaitu gotong royong yang berskala nasional dan telah terbukti eksistensinya di masa pandemi Covid-19. Untuk itu, NIT diharapkan mampu menopang fungsi pajak baik fungsi budgetair maupun fungsi regulerend.

Untuk itu, NIT akan menjadi sarana bergotong royong di masa pandemi Covid-19 agar bantuan maupun insentif pajak bisa tepat sasaran. Dengan demikian, perekonomian bisa segera pulih seperti sedia kala, dan target penerimaan negara bisa tercapai.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2020, lomba menulis pajak, artikel pajak, single identity number, data pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Fitri Riyadi

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 15:23 WIB
saya setuju perlu ada data kunci yg link dengan semua data penting karena data yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan untuk perencanaan dan monitoring di semua jenis kegiatan, tantangan adalah integrasi data dan sistem dan juga kerja sama semua pihak terkait

Manik

Selasa, 27 Oktober 2020 | 22:01 WIB
pemikiran yang sederhana yang perlu dipertimbangkan

mompo sontyara

Selasa, 27 Oktober 2020 | 10:30 WIB
sangat setuju dengan ide penulis, NIT menjadi solusi berbagai masalah di negri ini. Trimakasih

Bas

Selasa, 27 Oktober 2020 | 06:38 WIB
cocok, memang negeri segede Indonesia butuh single data agar manajemennya lebih efisien

Gomgom daniel

Selasa, 27 Oktober 2020 | 05:25 WIB
tidak ada pilihan lain kecuali patuh..keren

heni

Senin, 26 Oktober 2020 | 16:13 WIB
Bagus pemikirannya

Wicha

Senin, 26 Oktober 2020 | 09:16 WIB
keren idenya
1
artikel terkait
Jum'at, 13 November 2020 | 14:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 13 November 2020 | 09:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 12 November 2020 | 14:32 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 12 November 2020 | 09:38 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
berita pilihan
Sabtu, 05 Desember 2020 | 16:01 WIB
JEPANG
Sabtu, 05 Desember 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PATI
Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:01 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 11:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 09:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 05 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN EKSPOR
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 05 Desember 2020 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK