INGGRIS

Mau Pajaki Ritel Online, Inggris Ajak Diskusi Menkeu AS

Redaksi DDTCNews | Minggu, 14 Maret 2021 | 10:01 WIB
Mau Pajaki Ritel Online, Inggris Ajak Diskusi Menkeu AS

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris akan berhati-hati mengeluarkan pajak digital baru dengan melakukan konsultasi dengan Amerika Serikat (AS) terlebih dahulu.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan dia memerlukan dukungan dari Pemerintah AS jika ingin mengeluarkan kebijakan pajak digital baru. Menurutnya, pemerintah sudah memiliki rencana kebijakan pajak digital untuk raksasa ritel online seperti Amazon.

Dia menuturkan momen untuk melakukan diskusi akan terbuka lebar saat negara G7 mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Juli 2021. Menkeu AS Janet Yellen menjadi sasaran pertama untuk diajak berdiskusi perihal pajak ekonomi digital Inggris.

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

"Salah satu prioritas saya di G7 tahun ini adalah mencoba mendapatkan persetujuan internasional tentang cara baru mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan ini [ritel online]," katanya di London, seperti dikutip Senin (8/3/2021).

Sunak mengungkapkan rencana pajak baru bagi perusahaan multinasional ritel online sebagai cara pemerintah memastikan iklim berusaha yang adil. Menurutnya, perusahaan seperti Amazon harus mendapatkan perlakuan perpajakan yang sama dengan toko yang berdiri di jalanan Inggris.

Dia menambahkan pemerintah juga berhati-hati dalam mendesain kebijakan pajak baru perusahaan ritel online. Pemerintah, lanjutnya, akan mencari cara agar beban pungutan tidak ditransmisikan kepada pelapak lokal Inggris yang menggunakan platform dagang elektronik.

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Adapun desakan untuk melakukan reformasi pajak secara besar-besaran diungkapkan oleh anggota Partai Konservatif Gagan Mohindra. Dia menyarankan Depkeu segera melakukan reformasi pajak dengan fokus pada kebijakan perpajakan sektor perdagangan besar.

Mohindra menyatakan pandemi Covid-19 telah mengakselerasi perubahan perilaku masyarakat dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam urusan konsumsi dan belanja.

Sektor ritel konvensional mengalami tekanan besar akibat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, sementara sektor ritel mendapatkan peningkatan penjualan hingga 51% untuk pasar Inggris selama pandemi.

"Saya mendesak kanselir [Rishi Sunak] untuk menangkap peluang melalui reformasi pajak guna memastikan semua bisnis memiliki level of playing field," imbuhnya seperti dilansir euroweeklynews.com. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024