Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Manual Negosiasi P3B Versi PBB Resmi Diperbarui, Lihat di Sini!

A+
A-
4
A+
A-
4

Tampilan awal Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties Between Developed and Developing Countries 2019.

JAKARTA, DDTCNews – Rapat Komite Ahli PBB ke-18 di New York berhasil memfinalisasi pedoman negosiasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antarnegara yang dirilis pada akhir Juni 2019 lalu.

Pedoman yang berjudul ‘Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties Between Developed and Developing Countries 2019’ ini menyesuaikan perubahan yang terdapat pada U.N. Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries (UN Model) 2017, yang juga mencakup revisi yang dikembangkan untuk proyek BEPS OECD.

“Perubahan telah dilakukan untuk semua bagian manual. Beberapa perubahan signifikan dilakukan untuk Section II. Namun, perubahan terpenting terdapat pada Section III yang merangkum kebijakan utama dan isu-isu yang timbul selama negosiasi P3B,” ujarnya, seperti dikutip dari Tax Notes International Vol. 95 No. 3, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Perubahan besar dan mendasar disebabkan oleh banyaknya aspek-aspek yang berubah dalam UN Model dan OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD Model) 2017, di mana keduanya merupakan pedoman utama untuk semua negosiasi P3B.

Adapun perubahan pada Section II mencakup adanya perluasan rincian beberapa aspek, serta revisi lainnya yang lebih mencerminkan proses negosiasi P3B, termasuk menentukan peran perwakilan dalam negosiasi tersebut.

Section III sendiri membahas aspek-aspek kontroversial dalam negosiasi P3B. Beberpa hal tersebut di antaranya ialah konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan penerapannya untuk laba bisnis, tarif pemotongan pemungutan pajak untuk pembayaran dividen, bunga, royalti, serta biaya layanan teknis.

Baca Juga: Sri Mulyani: Ada P3B yang Sudah Masuk Proses Negosiasi Ulang

Lebih lanjut, Section IV yang berisi tentang penyalahgunaan P3B juga direvisi untuk memberikan kepastian dan stabilitas dalam penerapan P3B. Perubahan bagian ini dilakukan dengan menambahkan ketentuan anti-abuse sebagaimana yang terdapat dalam UN Model dan OECD Model 2017.

“Dari sudut pandang praktisi, OECD Model maupun UN Model sendiri sangat membantu dalam menginterpretasikan pasal-pasal dalam P3B serta bagaimana menerapkannya,” ujar John L. Harrington, pengacara dari Dentons.

Baik OECD Model maupun UN Model juga relevan untuk menangani sengketa dengan otoritas pajak terkait penafsiran ketentuan dalam P3B. Seperti diketahui, UN Model dan OECD Model merupakan sumber informasi yang memiliki otorisas terbesar untuk menginterpretasikan P3B.

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Lakukan Negosiasi Ulang P3B

Oleh karena itu, PBB merasa perlu untuk memfasilitasi negara sedang berkembang terkait proses negosiasi P3B-nya dengan negara maju. Lebih lanjut, manual ini juga akan memiliki peran krusial untuk menentukan posisi suatu negara terkait perjanjian pajak bilateralnya di masa depan. (MG-dnl/kaw)

“Perubahan telah dilakukan untuk semua bagian manual. Beberapa perubahan signifikan dilakukan untuk Section II. Namun, perubahan terpenting terdapat pada Section III yang merangkum kebijakan utama dan isu-isu yang timbul selama negosiasi P3B,” ujarnya, seperti dikutip dari Tax Notes International Vol. 95 No. 3, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Perubahan besar dan mendasar disebabkan oleh banyaknya aspek-aspek yang berubah dalam UN Model dan OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD Model) 2017, di mana keduanya merupakan pedoman utama untuk semua negosiasi P3B.

Adapun perubahan pada Section II mencakup adanya perluasan rincian beberapa aspek, serta revisi lainnya yang lebih mencerminkan proses negosiasi P3B, termasuk menentukan peran perwakilan dalam negosiasi tersebut.

Section III sendiri membahas aspek-aspek kontroversial dalam negosiasi P3B. Beberpa hal tersebut di antaranya ialah konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan penerapannya untuk laba bisnis, tarif pemotongan pemungutan pajak untuk pembayaran dividen, bunga, royalti, serta biaya layanan teknis.

Baca Juga: Sri Mulyani: Ada P3B yang Sudah Masuk Proses Negosiasi Ulang

Lebih lanjut, Section IV yang berisi tentang penyalahgunaan P3B juga direvisi untuk memberikan kepastian dan stabilitas dalam penerapan P3B. Perubahan bagian ini dilakukan dengan menambahkan ketentuan anti-abuse sebagaimana yang terdapat dalam UN Model dan OECD Model 2017.

“Dari sudut pandang praktisi, OECD Model maupun UN Model sendiri sangat membantu dalam menginterpretasikan pasal-pasal dalam P3B serta bagaimana menerapkannya,” ujar John L. Harrington, pengacara dari Dentons.

Baik OECD Model maupun UN Model juga relevan untuk menangani sengketa dengan otoritas pajak terkait penafsiran ketentuan dalam P3B. Seperti diketahui, UN Model dan OECD Model merupakan sumber informasi yang memiliki otorisas terbesar untuk menginterpretasikan P3B.

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Lakukan Negosiasi Ulang P3B

Oleh karena itu, PBB merasa perlu untuk memfasilitasi negara sedang berkembang terkait proses negosiasi P3B-nya dengan negara maju. Lebih lanjut, manual ini juga akan memiliki peran krusial untuk menentukan posisi suatu negara terkait perjanjian pajak bilateralnya di masa depan. (MG-dnl/kaw)

Topik : UN Model, OECD Model, P3B
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Jum'at, 12 April 2019 | 18:16 WIB
BREXIT
Jum'at, 12 April 2019 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 12 April 2019 | 19:02 WIB
FINLANDIA
Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 15:22 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 18:24 WIB
NIGERIA
Senin, 15 April 2019 | 18:43 WIB
JEPANG