Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Manual Negosiasi P3B Versi PBB Resmi Diperbarui, Lihat di Sini!

4
4

Tampilan awal Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties Between Developed and Developing Countries 2019.

JAKARTA, DDTCNews – Rapat Komite Ahli PBB ke-18 di New York berhasil memfinalisasi pedoman negosiasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antarnegara yang dirilis pada akhir Juni 2019 lalu.

Pedoman yang berjudul ‘Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties Between Developed and Developing Countries 2019’ ini menyesuaikan perubahan yang terdapat pada U.N. Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries (UN Model) 2017, yang juga mencakup revisi yang dikembangkan untuk proyek BEPS OECD.

“Perubahan telah dilakukan untuk semua bagian manual. Beberapa perubahan signifikan dilakukan untuk Section II. Namun, perubahan terpenting terdapat pada Section III yang merangkum kebijakan utama dan isu-isu yang timbul selama negosiasi P3B,” ujarnya, seperti dikutip dari Tax Notes International Vol. 95 No. 3, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Bakal Tinjau Ulang P3B

Perubahan besar dan mendasar disebabkan oleh banyaknya aspek-aspek yang berubah dalam UN Model dan OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD Model) 2017, di mana keduanya merupakan pedoman utama untuk semua negosiasi P3B.

Adapun perubahan pada Section II mencakup adanya perluasan rincian beberapa aspek, serta revisi lainnya yang lebih mencerminkan proses negosiasi P3B, termasuk menentukan peran perwakilan dalam negosiasi tersebut.

Section III sendiri membahas aspek-aspek kontroversial dalam negosiasi P3B. Beberpa hal tersebut di antaranya ialah konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan penerapannya untuk laba bisnis, tarif pemotongan pemungutan pajak untuk pembayaran dividen, bunga, royalti, serta biaya layanan teknis.

Baca Juga: Kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi, 2 MoU Perpajakan Diteken

Lebih lanjut, Section IV yang berisi tentang penyalahgunaan P3B juga direvisi untuk memberikan kepastian dan stabilitas dalam penerapan P3B. Perubahan bagian ini dilakukan dengan menambahkan ketentuan anti-abuse sebagaimana yang terdapat dalam UN Model dan OECD Model 2017.

“Dari sudut pandang praktisi, OECD Model maupun UN Model sendiri sangat membantu dalam menginterpretasikan pasal-pasal dalam P3B serta bagaimana menerapkannya,” ujar John L. Harrington, pengacara dari Dentons.

Baik OECD Model maupun UN Model juga relevan untuk menangani sengketa dengan otoritas pajak terkait penafsiran ketentuan dalam P3B. Seperti diketahui, UN Model dan OECD Model merupakan sumber informasi yang memiliki otorisas terbesar untuk menginterpretasikan P3B.

Baca Juga: Benahi Investasi & Perdagangan, Kedua Negara Ini Bakal Teken P3B

Oleh karena itu, PBB merasa perlu untuk memfasilitasi negara sedang berkembang terkait proses negosiasi P3B-nya dengan negara maju. Lebih lanjut, manual ini juga akan memiliki peran krusial untuk menentukan posisi suatu negara terkait perjanjian pajak bilateralnya di masa depan. (MG-dnl/kaw)

“Perubahan telah dilakukan untuk semua bagian manual. Beberapa perubahan signifikan dilakukan untuk Section II. Namun, perubahan terpenting terdapat pada Section III yang merangkum kebijakan utama dan isu-isu yang timbul selama negosiasi P3B,” ujarnya, seperti dikutip dari Tax Notes International Vol. 95 No. 3, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Bakal Tinjau Ulang P3B

Perubahan besar dan mendasar disebabkan oleh banyaknya aspek-aspek yang berubah dalam UN Model dan OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD Model) 2017, di mana keduanya merupakan pedoman utama untuk semua negosiasi P3B.

Adapun perubahan pada Section II mencakup adanya perluasan rincian beberapa aspek, serta revisi lainnya yang lebih mencerminkan proses negosiasi P3B, termasuk menentukan peran perwakilan dalam negosiasi tersebut.

Section III sendiri membahas aspek-aspek kontroversial dalam negosiasi P3B. Beberpa hal tersebut di antaranya ialah konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan penerapannya untuk laba bisnis, tarif pemotongan pemungutan pajak untuk pembayaran dividen, bunga, royalti, serta biaya layanan teknis.

Baca Juga: Kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi, 2 MoU Perpajakan Diteken

Lebih lanjut, Section IV yang berisi tentang penyalahgunaan P3B juga direvisi untuk memberikan kepastian dan stabilitas dalam penerapan P3B. Perubahan bagian ini dilakukan dengan menambahkan ketentuan anti-abuse sebagaimana yang terdapat dalam UN Model dan OECD Model 2017.

“Dari sudut pandang praktisi, OECD Model maupun UN Model sendiri sangat membantu dalam menginterpretasikan pasal-pasal dalam P3B serta bagaimana menerapkannya,” ujar John L. Harrington, pengacara dari Dentons.

Baik OECD Model maupun UN Model juga relevan untuk menangani sengketa dengan otoritas pajak terkait penafsiran ketentuan dalam P3B. Seperti diketahui, UN Model dan OECD Model merupakan sumber informasi yang memiliki otorisas terbesar untuk menginterpretasikan P3B.

Baca Juga: Benahi Investasi & Perdagangan, Kedua Negara Ini Bakal Teken P3B

Oleh karena itu, PBB merasa perlu untuk memfasilitasi negara sedang berkembang terkait proses negosiasi P3B-nya dengan negara maju. Lebih lanjut, manual ini juga akan memiliki peran krusial untuk menentukan posisi suatu negara terkait perjanjian pajak bilateralnya di masa depan. (MG-dnl/kaw)

Topik : UN Model, OECD Model, P3B
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 21 Agustus 2019 | 18:50 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 21 Agustus 2019 | 17:35 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 21 Agustus 2019 | 11:40 WIB
AUSTRALIA
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA