Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

A+
A-
0
A+
A-
0
Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Ilustrasi.

CAPE TOWN, DDTCNews – Aliansi Hidup Sehat (Healthy Living Alliance) menyampaikan usulan pengenaan cukai terhadap produk makanan cepat saji kepada Lembaga Perbendaharaan Negara Afrika Selatan.

Aliansi Hidup Sehat menjelaskan konsumsi makanan cepat saji atau junk food saat ini sudah makin tinggi di Afrika Selatan. Untuk itu, pungutan pajak atas makanan cepat saji diperlukan, menyusul gula yang juga telah lebih dahulu dipungut cukai.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun lingkungan makanan masyarakat yang lebih sehat. Kesehatan merupakan modal yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi negara,” katanya seperti dilansir Businesstech, Jumat (03/12/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Berdasarkan data WHO pada 2016, sekitar 28% orang di Afrika Selatan mengalami obesitas dan tertinggi di kawasan Afrika. Situasi tersebut menyebabkan rentannya gangguan kesehatan sehingga dapat memengaruhi produktivitas kerja dan perekonomian negara.

Jika tarif cukai diberlakukan atas makanan cepat saji tersebut, Aliansi Hidup Sehat memperkirakan negara akan memperoleh tambahan penerimaan baru senilai R2 miliar atau setara dengan Rp1,8 triliun.

“Dana yang diperoleh tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai program sosialisasi dan hibah ke masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat,” sebut aliansi.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Program yang dapat dibantu melalui pendanaan bersumber dari retribusi junk food tersebut di antaranya. Pertama, hibah bantuan pangan anak miskin dan ibu hamil. Kedua, subsidi/pengurangan tarif pajak atas produk makanan bergizi.

Ketiga, mewajibkan ketersediaan makanan sehat di semua lembaga publik, khususnya sekolah dan rumah sakit. Keempat, terselenggaranya program gizi di seluruh sekolah di Afrika Selatan. Kelima, penguatan ketentuan pemasaran produk makanan bagi ibu dan anak.

Meski demikian, usulan tersebut menuai beberapa penolakan dari pelaku usaha di Afrika Selatan. Iyani Maluleke dari Grub Worx dan Puleng Sekekete dari Dintle Chocolate menilai kebijakan cukai tersebut akan merugikan usaha kecil.

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

“Sebagai produsen yang memiliki usaha kecil, pengenaan cukai pada makanan junk food ini tidak adil untuk usaha kecil. Apabila seorang memakan junk food, itu urusan mereka yang memakan,” kata Sekekete. (rizki/rig)

Topik : afrika selatan, cukai, makanan cepat saji, junk food, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengaturan serta Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam UU HKPD

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS

Menanti Jurus Baru Pemerintah Daerah Gali Potensi Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:44 WIB
INSENTIF PAJAK

Insentif Pajak Mobil Diperpanjang, Menperin: Jaga Momentum Pemulihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Mulai Februari 2022, Tarif PPN Dipangkas 2 Persen

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak