Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kongres: Jangan Takut-takuti Wajib Pajak Jujur

0
0

NEW DELHI, DDTCNews – Kongres India menuduh Pemerintahan Modi terlalu menakut-nakuti wajib pajak dengan melakukan razia tanpa henti terhadap para pengusaha akibat kegagalan pemerintah membawa masuk penerimaan illegal melalui tax amnesty yaitu Income Disclosure Schemes (IDS) yang dijalankan tahun ini.

Juru bicara Kongres Manish Tewari meminta pemerintah menghentikan aksi tersebut kepada wajib pajak yang selama ini telah jujur mengungkapkan semua penghasilannya dan membayar pajak atas penghasilan tersebut.

“Ini semacam cerita horor dimana wajib pajak jujur maupun pelaku usaha kecil-kecilan dipaksa memenuhi target program tersebut,” katanya, hari ini (13/9).

Baca Juga: Berapa Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhannya? Cek di Sini

Manish menganggap banyak kaum pemerintah dan kaum kapitalis lainnya yang bergembira diatas penderitaan wajib pajak jujur yang seperti disiksa dengan adanya kebijakan IDS.

Menurutnya, kegagalan program tersebut membuat pemerintah suasana pemajakan di India seperti layaknya tindak terorisme, dimana semuanya penuh paksaan pada orang-orang yang tidak berdosa.

Sebelumnya, pemerintah juga sempat mengadakan program amnesti serupa untuk uang yang belum diungkapkan dalam akun bank luar negeri. Total deklarasi hanya sebanyak R41,6 miliar atau Rp8,2 triliun dan pajak yang berhasil dikumpulkan hanya R24,3 miliar atau Rp4,8 triliun.

Baca Juga: Pemda Gunakan Profiling Wajib Pajak Berbasis Web

Terkait hasil ini, Perdana Menteri Narendra Modi menyocokkan dengan data yang dimiliki oleh salah satu partai dominan di India, Bharatiya Janata Party. Data yang dimiliki partai tersebut menunjukkan adanya dana sebesar R2,5 triliun yang disimpan oleh warga India di akun bank luar negeri.

Melihat fakta tersebut, seperti dilansir NDTV, Narendra merasa kecewa dan bertanya mengapa hasil amnesti cukup jauh dari angka yang seharusnya. Ini artinya, meskipun program serupa diselenggarakan kembali, target penerimaan memang sulit tercapai. (Bsi)

Baca Juga: Bea Masuk Peralatan Tenaga Surya Bakal Dinaikkan

“Ini semacam cerita horor dimana wajib pajak jujur maupun pelaku usaha kecil-kecilan dipaksa memenuhi target program tersebut,” katanya, hari ini (13/9).

Baca Juga: Berapa Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhannya? Cek di Sini

Manish menganggap banyak kaum pemerintah dan kaum kapitalis lainnya yang bergembira diatas penderitaan wajib pajak jujur yang seperti disiksa dengan adanya kebijakan IDS.

Menurutnya, kegagalan program tersebut membuat pemerintah suasana pemajakan di India seperti layaknya tindak terorisme, dimana semuanya penuh paksaan pada orang-orang yang tidak berdosa.

Sebelumnya, pemerintah juga sempat mengadakan program amnesti serupa untuk uang yang belum diungkapkan dalam akun bank luar negeri. Total deklarasi hanya sebanyak R41,6 miliar atau Rp8,2 triliun dan pajak yang berhasil dikumpulkan hanya R24,3 miliar atau Rp4,8 triliun.

Baca Juga: Pemda Gunakan Profiling Wajib Pajak Berbasis Web

Terkait hasil ini, Perdana Menteri Narendra Modi menyocokkan dengan data yang dimiliki oleh salah satu partai dominan di India, Bharatiya Janata Party. Data yang dimiliki partai tersebut menunjukkan adanya dana sebesar R2,5 triliun yang disimpan oleh warga India di akun bank luar negeri.

Melihat fakta tersebut, seperti dilansir NDTV, Narendra merasa kecewa dan bertanya mengapa hasil amnesti cukup jauh dari angka yang seharusnya. Ini artinya, meskipun program serupa diselenggarakan kembali, target penerimaan memang sulit tercapai. (Bsi)

Baca Juga: Bea Masuk Peralatan Tenaga Surya Bakal Dinaikkan
Topik : india, pajak internasional, wajib pajak, tax amnesty india
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS