Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ketentuan VAT Refund Bakal Direvisi, Ini Rencananya

0
0

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak bersiap untuk merilis relaksasi pengembalian PPN (VAT refund) untuk turis asing. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan geliat pariwisata asing di Tanah Air.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan beleid baru terkait revisi ketentuan VAT Refund akan rilis dalam satu bulan ke depan. Harmonisasi kebijakan tengah dilakukan otoritas fiskal secara intensif.

"Segera keluar [PMK], mudah-mudahan tidak sampai sebulan lagi karena sedang diharmonisasi," katanya di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (19/2/2019).

Baca Juga: Bali Bakal Terapkan Sistem Pemantauan Online Pajak Hotel & Restoran

Robert menjelaskan tidak ada yang berubah dari nilai pengembalian PPN yang minimal sebesar Rp500.000. Relaksasi diberikan kepada syarat jumlah faktur dan batas minimal setiap faktur PPN yang dapat dikembalikan kepada wisatawan.

Dalam aturan yang berlaku saat ini, pengembalian PPN hanya berlaku untuk satu Faktur Pajak Khusus (FPK) minimal Rp500.000 dan berasal dari satu toko ritel yang sama dan pada tanggal transaksi yang sama. Rencana relaksasi akan berlaku untuk syarat jumlah FPK dan tanggal pembelian.

Ke depan, dengan nilai PPN yang sama, wisatawan asing dapat mengajukan permohonan pengembalian dengan satu atau lebih FPK dengan minimal PPN per FPK sebesar Rp50.000. Faktur dapat berasal dari beberapa toko ritel yang berbeda dan berlaku untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal yang berbeda.

Baca Juga: Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemprov Gandeng KPK

"Kita buat draft-nya itu aturan pembelian dengan faktur Rp500.000 bisa dikombinasi sehingga dengan total transaksi Rp5 juta bisa meminta refund. Jadi tetap Rp500.000 tetapi invoice-nya bisa lebih dari satu," imbuhnya. (kaw)

"Segera keluar [PMK], mudah-mudahan tidak sampai sebulan lagi karena sedang diharmonisasi," katanya di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (19/2/2019).

Baca Juga: Bali Bakal Terapkan Sistem Pemantauan Online Pajak Hotel & Restoran

Robert menjelaskan tidak ada yang berubah dari nilai pengembalian PPN yang minimal sebesar Rp500.000. Relaksasi diberikan kepada syarat jumlah faktur dan batas minimal setiap faktur PPN yang dapat dikembalikan kepada wisatawan.

Dalam aturan yang berlaku saat ini, pengembalian PPN hanya berlaku untuk satu Faktur Pajak Khusus (FPK) minimal Rp500.000 dan berasal dari satu toko ritel yang sama dan pada tanggal transaksi yang sama. Rencana relaksasi akan berlaku untuk syarat jumlah FPK dan tanggal pembelian.

Ke depan, dengan nilai PPN yang sama, wisatawan asing dapat mengajukan permohonan pengembalian dengan satu atau lebih FPK dengan minimal PPN per FPK sebesar Rp50.000. Faktur dapat berasal dari beberapa toko ritel yang berbeda dan berlaku untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal yang berbeda.

Baca Juga: Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemprov Gandeng KPK

"Kita buat draft-nya itu aturan pembelian dengan faktur Rp500.000 bisa dikombinasi sehingga dengan total transaksi Rp5 juta bisa meminta refund. Jadi tetap Rp500.000 tetapi invoice-nya bisa lebih dari satu," imbuhnya. (kaw)

Topik : VAT refund, pajak, Ditjen Pajak, Robert Pakpahan
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 24 Mei 2019 | 15:23 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 24 Mei 2019 | 13:59 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 24 Mei 2019 | 10:11 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 24 Mei 2019 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 23 Mei 2019 | 17:35 WIB
PEREDARAN ROKOK ILEGAL
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:49 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 23 Mei 2019 | 15:26 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Kamis, 23 Mei 2019 | 13:07 WIB
KEMENKO PEREKONOMIAN
Kamis, 23 Mei 2019 | 11:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 23 Mei 2019 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI