KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kepada Sri Mulyani, Pemda Ini Minta Diberikan Lulusan PKN STAN

Muhamad Wildan | Minggu, 27 Maret 2022 | 13:00 WIB
Kepada Sri Mulyani, Pemda Ini Minta Diberikan Lulusan PKN STAN

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin (memegang mic). 

PEKANBARU, DDTCNews – Pemkot Pekanbaru meminta Kementerian Keuangan untuk dapat mengalokasikan lulusan PKN STAN ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru guna menjadi pemeriksa pajak, penilai pajak, dan jurusita pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan bapenda membutuhkan lulusan PKN STAN untuk menjadi pemeriksa pajak, penilai pajak, dan jurusita pajak di instansinya.

"Ada beberapa kabupaten/kota, salah satunya di Jawa Timur, yang mendapatkan 88 lulusan STAN yang langsung bertugas di Bapenda-nya, sedangkan kami sudah minta 15, sebiji pun tak dapat," katanya dalam Sosialisasi UU HKPD di Provinsi Riau, dikutip pada Minggu (27/3/2022).

Baca Juga:
Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Dengan lulusan PKN STAN, Zulhelmi mengatakan pihaknya tak perlu lagi melatih PNS yang ada untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengaku senang mendengar permintaan tersebut. Dia mengatakan lulusan Prodi Pajak PKN STAN selama ini memang selalu dialokasikan untuk lembaga pemerintah pusat dan kementerian.

Menkeu berjanji Kementerian Keuangan akan memperbaiki kebijakan yang ada sehingga distribusi lulusan PKN STAN dapat dilakukan secara merata ke seluruh daerah.

Baca Juga:
Mulai 2025, Tarif PPN Barang Hasil Tani Bakal Naik Jadi 1,2 Persen

"Tampaknya daerah kebutuhannya makin tinggi, nanti kita pikirkan aspirasinya Bapak. Tadi disampaikan Jawa Timur dapat banyak, saya enggak dapat, itu saya agak sedih juga dengarnya," ujar Sri Mulyani.

Ke depan, lanjut menkeu, distribusi lulusan PKN STAN akan terus diperbaiki dan kurikulum akan terus disempurnakan sehingga sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing yang menerima lulusan PKN STAN. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 09:00 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

Seleksi Hakim Agung Pajak, Komisi Yudisial Minta Masukan Publik

BERITA PILIHAN
Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi