FILIPINA

Kementerian Energi dari Negara Ini Minta Gas Alam Dibebaskan dari PPN

Dian Kurniati | Rabu, 17 April 2024 | 14:30 WIB
Kementerian Energi dari Negara Ini Minta Gas Alam Dibebaskan dari PPN

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Kementerian Energi Filipina meminta adanya keringanan pajak berupa pembebasan PPN atas perdagangan gas alam.

Wakil Menteri Energi Sharon Garin mengatakan pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar untuk industri gas alam. Menurutnya, sektor usaha tersebut selama ini sulit berkembang karena memiliki risiko yang besar.

"Kementerian Keuangan semestinya menyetujui pemberian insentif fiskal bagi investor gas alam karena risikonya terlalu tinggi dan memiliki persaingan ketat," katanya, dikutip pada Rabu (17/4/2024).

Baca Juga:
Pihak yang Bisa Beli Barang Toko Bebas Bea dengan Fasilitas Perpajakan

Garin menyampaikan usulannya tersebut saat pembahasan RUU Senat 2247 tentang Pengembangan Industri Gas Filipina. Melalui RUU ini, dia memandang pemerintah perlu memberikan insentif fiskal yang menarik untuk mendorong industri gas alam di dalam negeri.

Kementerian Energi pun mengusulkan insentif berupa pembebasan PPN atas pembelian dan penjualan gas alam dalam negeri dan penjualan listrik yang menggunakan gas alam dalam negeri.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif kepada pelaku usaha gas alam untuk memastikan transaksi komersial makin kuat sehingga mendorong investasi. Dia menilai pemanfaatan gas alam dalam negeri juga akan mengatasi kekhawatiran soal keamanan energi.

Baca Juga:
Italia Tuding AS, India, dan China Hambat Pembahasan Pilar 1

"Sangat kecil kemungkinannya bahwa harga gas alam di dalam negeri lebih mahal daripada LNG," ujar Garin seperti dilansir manilastandard.net.

RUU Senat 2247 diusulkan oleh Senator Raffy Tulfo untuk mendorong pengembangan sektor gas alam di Filipina. Pengesahan RUU juga diharapkan mampu menambah sumber gas alam di negara tersebut karena cadangan gas di blok Malampaya makin menipis. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Mei 2024 | 14:30 WIB PMK 28/2024

Hunian Mewah di IKN Dikecualikan dari PPnBM, Begini Aturannya

Minggu, 26 Mei 2024 | 14:00 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kepatuhan Pajak Mentok di 60 Persen, Pemda Bakal Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Mei 2024 | 13:30 WIB KABUPATEN CIANJUR

Pemkab Tetapkan Pajak Reklame 25%

Minggu, 26 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Batasan Impor Barang Kiriman Pribadi Dihapus tapi DJBC Ingatkan Ini

Minggu, 26 Mei 2024 | 11:30 WIB BEA CUKAI LANGSA

DJBC Gerebek Gudang Barang Impor Ilegal, Ada Motor Hingga Kosmetik

Minggu, 26 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas PPh Final Nol Persen untuk UMKM di Ibu Kota Nusantara