Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Kebutuhan Besar, Sri Mulyani: Belanja Subsidi Energi Bisa Lampaui Pagu

A+
A-
0
A+
A-
0
Kebutuhan Besar, Sri Mulyani: Belanja Subsidi Energi Bisa Lampaui Pagu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan belanja subsidi energi dan kompensasi akan lebih tinggi dari pagu yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022.

Sri Mulyani mengatakan anggaran subsidi energi dan kompensasi senilai Rp502,4 triliun berpotensi terlewati karena besarnya volume konsumsi BBM dan listrik bersubsidi oleh masyarakat.

"Kita sekarang melihat dengan volume yang sangat besar, ini bisa mungkin terlewati," katanya, dikutip pada Rabu (17/8/2022).

Baca Juga: Celah Pajak e-Commerce Berisiko Melebar, Vietnam Siapkan Strategi Ini

Sri Mulyani menuturkan kebutuhan subsidi energi dan kompensasi menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan tingginya proyeksi (outlook) belanja negara pada APBN 2022, yaitu mencapai Rp3.169,1 triliun.

Apabila tidak ada kenaikan harga migas akibat perang Rusia dan Ukraina, sambungnya, target belanja negara pada APBN 2022 sesungguhnya hanya Rp2.714,15 triliun dengan target subsidi energi hanya senilai Rp134,02 triliun.

Menteri keuangan menyebut subsidi energi dan kompensasi masih akan diberikan dengan nominal yang cukup besar pada tahun depan, yaitu mencapai Rp336,7 triliun. Hal ini sejalan dengan asumsi harga ICP senilai US$90 per barel.

Baca Juga: Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Dengan nilai subsidi yang turun, lanjutnya, belanja negara pada rancangan APBN 2023 ditargetkan mencapai Rp3.041,7 triliun atau sedikit menurun dibandingkan dengan outlook belanja APBN tahun ini.

"Tahun depan kalau harga BBM di US$90 dengan kurs yang tadi kita sampaikan, kita melihat belanja subsidi tidak akan sebesar tahun ini. Oleh karena itu, belanja terlihat turun, tapi ini lebih karena subsidi diperkirakan tidak akan sebesar tahun ini," tuturnya.

Guna menjaga realisasi belanja subsidi energi dan kompensasi tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan, Sri Mulyani menuturkan pemerintah akan melakukan pengendalian volume bahan bakar bersubsidi.

Baca Juga: Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

"Kalau tidak [dikendalikan] pasti akan melewati [pagu]. Bahkan yang Rp502,4 triliun pun bisa terlewati bila volume subsidi tidak terkontrol," ujarnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, subsidi energi, kompensasi bbm, APBN 2022, anggaran, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 06:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:30 WIB
SKOTLANDIA

Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin