KEPATUHAN PAJAK

Kata Ditjen Pajak, Sudah 4,3 Juta WP yang Lapor SPT

Redaksi DDTCNews | Senin, 02 Maret 2020 | 14:16 WIB
Kata Ditjen Pajak, Sudah 4,3 Juta WP yang Lapor SPT

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama. 

JAKARTA, DDTCNews – Jumlah penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) terus bergerak naik.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan hingga Senin (2/3/2020), jumlah SPT yang masuk mencapai 4,3 juta. Jumlah tersebut menunjukan peningkatan dari periode yang sama tahun lalu.

"Per Senin pagi ini ada kenaikan sekitar 30% dibanding tahun lalu," katanya di sela-sela acara Kick Off Perubahan Tugas dan Fungsi KPP Pratama di Kantor KPP Pratama Sawah Besar II, Senin (2/3/2020).

Baca Juga:
Tunggakan Rp 1,48 Miliar Tak Kunjung Dilunasi WP, KPP Sita Kendaraan

Hestu menjabarkan pada tanggal yang sama tahun lalu SPT tahunan PPh yang sudah disampaikan wajib pajak mencapai 3,3 juta. Angka pelaporan SPT tahunan PPh ini kemudian meningkat menjadi 4,3 juta pada Senin (2/3/2020).

Dia mengharapkan pelaporan SPT terus meningkat pada bulan ini. Akhir Maret 2020 menjadi batas akhir penyampaian SPT untuk wajib pajak orang pribadi. Menurutnya, contoh sudah diberikan oleh Presiden Joko Widodo yang telah menyampaikan SPT jauh-jauh hari sebelum tenggat waktu.

Selain itu, otoritas juga akan menggencarkan sosialisasi kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT untuk tahun pajak 2019. Salah satu acara yang akan digelar DJP adalah Spectaxcular pada minggu kedua Maret 2020.

Baca Juga:
DJP Tunjuk 6 PMSE Jadi Pemungut PPN, Mulai dari Amazon Hingga Evernote

Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama juga disebut sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apalagi, dengan perubahan tersebut, DJP akan meningkatkan intensitas fiskus untuk terjun ke lapangan.

"Kemarin Bapak Presiden memberikan contoh. Kemudian nanti Spectaxcular tanggal 8 Maret 2020 dan semuanya bergerak untuk melakukan itu. Terus ditambah dengan yang kita lakukan hari ini dengan pengawasan berbasis kewilayahan," imbuh Hestu. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Mei 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Kripto Tembus Rp689 Miliar dalam 2 Tahun Terakhir

Jumat, 17 Mei 2024 | 15:30 WIB KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Tunggakan Rp 1,48 Miliar Tak Kunjung Dilunasi WP, KPP Sita Kendaraan

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:52 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tunjuk 6 PMSE Jadi Pemungut PPN, Mulai dari Amazon Hingga Evernote

Jumat, 17 Mei 2024 | 07:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Bangun Coretax, DJP Harap Sistem Pajak Indonesia Setara Negara Maju

BERITA PILIHAN
Jumat, 17 Mei 2024 | 20:35 WIB HUT KE-17 DDTC

Bagikan Buku Baru, Darussalam Tegaskan Lagi Komitmen DDTC

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:51 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

KAFEB UNS, Wadah Alumni Berkontribusi untuk Kampus dan Indonesia

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Nilai Pabean atas Bea Masuk Impor Ventilator

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beralih Pakai Tarif PPN Umum, PKP BHPT Harus Beri Tahu KPP Dahulu

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:30 WIB SEJARAH PAJAK INDONESIA

Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:00 WIB KAMUS CUKAI

Apa Itu Dokumen CK-1 dalam Konteks Percukaian?

Jumat, 17 Mei 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Kripto Tembus Rp689 Miliar dalam 2 Tahun Terakhir