Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin

A+
A-
1
A+
A-
1
Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin

Sejumlah peserta mengikuti pelatihan merajut di Pesona Square, Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/10/2022). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti pengusaha besar agar bisa meningkatkan kolaborasi bersama pelaku UMKM. Menurut presiden, kemitraan yang terjalin antara pelaku UMKM dan perusahaan skala besar bisa menjadi bantalan kuat bagi perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Merespons hal ini, pemerintah meluncurkan 'Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas'. Secara sederhana, gerakan ini merekatkan jalin kerja sama antara perusahaan skala besar dengan pelaku UMKM.

"Kita semua harus kompak karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak. Sehingga, perlu yang namanya Indonesia Incorporated, yang besar, yang menengah, yang kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata," kata Jokowi, Senin (3/10/2022).

Baca Juga: Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Kemitraan strategis ini juga perlu dijalin antardaerah. Misalnya, perusahaan skala besar di ibu kota perlu menggandeng pelaku UMKM di daerah lain untuk diberi pembinaan atau akses pasar. Perusahaan juga diminta memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar kapasitas produksi dan pemasarannya lebih meningkat. Termasuk, mengajak pelaku UMKM masuk ke pasar digital.

"Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin," ujarnya.

Presiden mencontohkan pendampingan yang dilakukan terhadap petani jagung di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak pada peningkatan produktivitas petani sekaligus dapat menekan impor jagung Indonesia. Impor jagung Indonesia yang sebelumnya mencapai 3,5 juta ton per tahun, dalam 7 tahun berturut turut semakin menurun hingga 800.000 ton per tahun karena petani jagung mendapat pendampingan.

Baca Juga: Resepsi Nikahan Kembali Ramai, Petugas Pajak Datangi Wedding Organizer

"Biasanya 1 hektare itu hanya 4 ton, sekarang 1 hektare bisa 8 ton. Cost produksi paling Rp1.800-Rp1.900, itu yang saya tahu waktu saya ke Dompu. Jualnya, bisa Rp3.800 per kilogram. Untungnya sudah 100 persen. Ini jangan hanya di jagung saja," kata Jokowi.

Presiden mengakui, pemerintah tidak mungkin dapat melakukan pendampingan kepada semua pelaku UMKM, untuk itu diperlukan terobosan berupa kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

"Yang bisa dan cepat melakukan adalah kalau ada gerakan kemitraan seperti yang pagi hari ini akan kita mulai. Ada tadi madu, biasanya dimasukkan botol, dijual di pasar-pasar tapi dengan packaging yang bagus dan branding nama yang baik pasti harganya akan lipat dua atau tiga kali. Hal-hal yang sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan," ujarnya.

Baca Juga: Omzet UMKM Tak Lebih Rp500 Juta Tetap Kena Pajak? Ini Penjelasan DJP

Presiden pun mengharapkan kemitraan ini akan dapat lebih menyambungkan antara kebutuhan pasar dengan produsen. Selain itu, ia juga berharap agar produk-produk yang dihasilkan tak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga dapat dibawa untuk pasar ekspor.

Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatangan sejumlah dokumen kerja sama untuk meningkatkan kemitraan dalam mendorong UMKM naik kelas. Dokumen tersebut adalah Kerja Sama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kemitraan Multi Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Kerja Sama antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang Kerja Sama Fasilitasi Dalam Pengembangan UMKM; serta Kerja Sama antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tentang Kemitraan Multi Pihak dalam Pemberdayaan Wirausaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. (sap)

Baca Juga: Buat Pembukuan dengan Stelsel Kas, Wajib Pajak Perlu Perhatikan Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UMKM, pinjaman, marketplace, pendampingan, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 18 November 2022 | 17:30 WIB
PP 23/2018

Ingat! WP Pekerja Bebas Tidak Bisa Gunakan Tarif PPh Final UMKM 0,5%

Jum'at, 18 November 2022 | 17:25 WIB
KTT APEC

Minta APEC Perkuat Kerja Sama, Jokowi: 3 Miliar Orang Krisis Pangan

Jum'at, 18 November 2022 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Minta Semua Unit Eselon I Bersinergi untuk Bantu UMKM

Jum'at, 18 November 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah BUMN Dirampingkan, ADB Beri Pinjaman Rp7,8 Triliun ke Indonesia

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya