KTT G20

Jokowi Dukung Implementasi Pertukaran Informasi Perpajakan

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 September 2016 | 14:33 WIB
Jokowi Dukung Implementasi Pertukaran Informasi Perpajakan Presiden Jokowi menghadiri pembukaan KTT G-20, di Hangzhou, RRT, Minggu (4/9) malam. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi perpajakan global yang dikukuhkan dalam kebijakan automatic exchange of information (AEoI).

Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara utama pada sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hangzhou International Expo Center, Tiongkok, Senin (5/9).

“Saya percaya, transparansi keuangan melalui AEoI akan bermanfaat dalam mengatasi arus keuangan terlarang yang telah menghasilkan kerugian bagi negara-negara berkembang selama bertahun-tahun,” jelasnya seperti dilansir dari laman Setkab, Senin (5/9),

Baca Juga:
Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

Selain itu, dia mengimbau negara-negara anggota G20 untuk bersikap lebih sportif dengan tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain.

Menurutnya, sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan sangat dibutuhkan di tengah situasi perlambatan ekonomi global seperti saat ini.

Jokowi optimistis sistem tersebut akan mampu menangkal penghindaran pajak dan mendorong negara-negara anggota G20 menciptakan kebijakan pajak yang kondusif yang bisa meningkatkan penerimaan negara.

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Jokowi meminta negara-negara G20 membangun kerja sama terhadap pemberantasan korupsi seiring dengan upaya reformasi perpajakan. Dia menyebutkan Indonesia merupakan salah satu negara yang proaktif melawan korupsi.

Indonesia juga telah mengucurkan sejumlah insentif perpajakan bagi para investor melalui paket kebijakan ekonomi guna menstimulasi perkembangan investasi dalam negeri.

“Bila reformasi perpajakan ini berhasil, negara lain dapat mengikutinya. Namun, bila gagal, hal tersebut akan berdampak pada negara-negara G20 dan juga lainnya,” pungkasnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak