Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jokowi Canangkan Tax Amnesty

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hari ini resmi mencanangkan program pengampunan pajak atau tax amnesty Indonesia. Pencanangan ini dilakukan Kepala Negara di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jum’at (1/7).

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah ingin agar tax amnesty ini bermanfaat nyata bagi kepentingan kita bersama, bermanfaat bagi kepentingan bangsa, dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

“Kesempatan tax amnesty ini tidak akan terulang lagi, ini yang terakhir. Yang mau gunakan silakan, yang tidak ya hati-hati, akan saya cari dengan cara saya, tidak usah disebutkan, akan saya kawal terus,” tegas Presiden Jokowi.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Presiden Jokowi juga menegaskan, posisi pemerintah dalam UU pengampunan pajak ini sudah jelas, program ini merupakan langkah besar bagi Indonesia, serta menjadi terobosan mengatasi masalah perpajakan yang dari tahun ke tahun selalu menghadapi wajib pajak (WP) yang tidak patuh.

“Masih ada pembenahan dari prosedur program ini, tetapi saya tetap yakin bahwa program ini akan berjalan mulus,” ujarnya.

Setelah berlakunya program tax amnesty ini, lanjut Presiden, reformasi pajak akan dilanjutkan dengan merevisi total undang-undang pajak lainnya, seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Pertambahan Nilai, dan UU Pajak Penghasilan.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

“Pemerintah tidak hanya berhenti di UU Pengampunan Pajak saja, tapi ada tindak lanjutnya. Kalau tidak begitu, Indonesia tidak akan bisa bersaing dengan negara lain,” ucap Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menyaksikan penandatangan dukungan tax amnesty yang dilakukan Jaksa Agung M. Prasetyo, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf.

Tampak hadir pula Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandy.

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyiapkan instumen investasi guna menyambut berbondong-bondongnya uang investasi yang masuk. (Amu)

“Kesempatan tax amnesty ini tidak akan terulang lagi, ini yang terakhir. Yang mau gunakan silakan, yang tidak ya hati-hati, akan saya cari dengan cara saya, tidak usah disebutkan, akan saya kawal terus,” tegas Presiden Jokowi.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Presiden Jokowi juga menegaskan, posisi pemerintah dalam UU pengampunan pajak ini sudah jelas, program ini merupakan langkah besar bagi Indonesia, serta menjadi terobosan mengatasi masalah perpajakan yang dari tahun ke tahun selalu menghadapi wajib pajak (WP) yang tidak patuh.

“Masih ada pembenahan dari prosedur program ini, tetapi saya tetap yakin bahwa program ini akan berjalan mulus,” ujarnya.

Setelah berlakunya program tax amnesty ini, lanjut Presiden, reformasi pajak akan dilanjutkan dengan merevisi total undang-undang pajak lainnya, seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Pertambahan Nilai, dan UU Pajak Penghasilan.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

“Pemerintah tidak hanya berhenti di UU Pengampunan Pajak saja, tapi ada tindak lanjutnya. Kalau tidak begitu, Indonesia tidak akan bisa bersaing dengan negara lain,” ucap Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menyaksikan penandatangan dukungan tax amnesty yang dilakukan Jaksa Agung M. Prasetyo, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf.

Tampak hadir pula Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandy.

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyiapkan instumen investasi guna menyambut berbondong-bondongnya uang investasi yang masuk. (Amu)

Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, sanksi pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 20 September 2019 | 17:02 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 20 September 2019 | 16:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 20 September 2019 | 16:34 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Jum'at, 20 September 2019 | 15:48 WIB
PMK 126/2019
Jum'at, 20 September 2019 | 11:36 WIB
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 20 September 2019 | 09:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 19 September 2019 | 21:31 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Kamis, 19 September 2019 | 20:02 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 19 September 2019 | 19:45 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Kamis, 19 September 2019 | 19:45 WIB
KEBIJAKAN FISKAL