Berita
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 14:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Literasi
Jum'at, 27 November 2020 | 19:34 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Sabtu, 28 November 2020 | 14:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Jenis Jasa Perhotelan yang Dikenai PPN

A+
A-
2
A+
A-
2
Jenis Jasa Perhotelan yang Dikenai PPN

Pertanyaan:

SAYA seorang pengusaha yang sedang merintis usaha di bidang perrhotelan. Saya ingin mendapat penjelasan sederhana mengenai aspek pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa perhotelan. Apakah semua jenis jasa perhotelan tidak dikenakan PPN? Demikian pertanyaan saya dan semoga dapat dijelaskan. Terima kasih.

Herman, Bandung.

Jawaban:

TERIMA kasih atas pertanyaan Bapak Herman. Secara umum, jasa perhotelan bukan merupakan objek pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf l Undang-Undang (UU) PPN.

Kemudian, sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), jasa perhotelah merupakan objek pajak hotel yang masuk kategori pajak daerah dan diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2015 merinci kriteria jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN. Kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN tersebut meliputi:

  1. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
  2. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.

Adapun yang dimaksud dengan ‘tambahannya; merupakan fasilitas penunjang yang terkait secara langsung dengan jasa penyewaan kamar, antara lain pelayanan kamar (room service), air conditioning, binatu (laundry and dry cleaning), kasur tambahan (extrabed), furnitur dan perlengkapan tetap (fixture), telepon, brankas (safety box), internet, televisi satelit/kabel dan minibar.

Fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap merupakan fasilitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar dan semata-mata diperuntukkan bagi tamu yang menginap, antara lain fasilitas olah raga dan hiburan, fotokopi, teleks, faksimile dan transportasi hotel (kendaraan antar-jemput) yang semata-mata untuk tamu yang menginap.

Kendati demikian, tidak semua penghasilan yang diterima pemilik hotel bebas dari pemungutan PPN. PMK-43/2015 juga memberikan rincian jasa-jasa mana saja yang disediakan oleh pihak hotel dan merupakan objek yang dikenai PPN, yaitu:

  1. jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel, antara lain: penyewaan ruangan untuk anjungan tunai mandiri (ATM), kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik;
  2. jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait lainnya yang didasarkan atas izin usahanya; dan
  3. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai aspek PPN atas jasa perhotelan. Semoga membantu. Terima kasih. )

(Disclaimer)
Topik : konsultasi, pajak hotel, ppn jasa perhotelan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 14 September 2020 | 10:53 WIB
KOTA PALOPO
Jum'at, 11 September 2020 | 17:45 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Rabu, 09 September 2020 | 10:45 WIB
KABUPATEN MIMIKA
berita pilihan
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Minggu, 29 November 2020 | 13:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 29 November 2020 | 12:01 WIB
INFORMASI PUBLIK
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 10:00 WIB
PODTAX
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN: