KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Dian Kurniati | Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Petugas Kesehatan Hewan Distanak Kota Serang memeriksa mulut hewan kurban di Pasar Hewan Cipocok, Serang, Banten, Senin (4/7/2022). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) turut serta melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, terutama menjelang Hari Raya Iduladha.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan mengatakan DJBC bersama sejumlah instansi memperketat pengawasan pemeriksaan barang impor binatang hidup dan produk hewan rentan PMK demi mencegah penularan.

"Kami juga siap mengawasi, melayani, dan mengawal ketibaan vaksin PMK melalui fasilitas kepabeanan yang mempermudah dan mempercepat pengurusan proses importasi vaksin," katanya dalam unggahan akun @bcsoetta, dikutip pada Selasa (5/7/2022).

Baca Juga:
DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Finari menuturkan perlu upaya keras untuk mencegah penularan PMK. Untuk itu, pencegahan PMK juga melibatkan kepolisian, TNI, Balai Besar Karantina Pertanian, otoritas bandara, Angkasa Pura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kejaksaan.

DJBC juga siap mengawal, melayani, dan mengawasi importasi vaksin dan pendistribusiannya agar wabah PMK segera tertangani. Saat ini, Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta memberikan pelayanan segera (rush handling) atas importasi vaksin PMK untuk hewan ternak.

Pelayanan rush handling diberikan sebagai dukungan terhadap berbagai macam importasi yang menyangkut kepentingan masyarakat. PMK 74/2021 mengatur pemberian pelayanan rush handling menggunakan sistem otomasi, dari sebelumnya masih dilakukan manual.

Baca Juga:
PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan

Perubahan tersebut akan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan impor barang. Alhasil, importir bisa mengajukan permohonan dan mendapat respons persetujuan/penolakan secara langsung apabila telah melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

PMK 74/2021 juga menambahkan kriteria dan jenis barang yang dapat dilayani dengan mekanisme rush handling.

Beberapa kriteria dan jenis barang yang dapat dilayani dengan segera yaitu jenazah, organ tubuh manusia, binatang/tumbuhan hidup, surat kabar/majalah, dokumen, obat-obatan yang peka waktu, atau barang lainnya yang telah mendapat izin dari Kepala Kantor Bea Cukai.

Baca Juga:
Rasio Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen? Ini Kata Kepala BKF

Jika seluruh ketentuan telah dipenuhi, DJBC akan memberikan janji layanan selama 2 jam untuk jenis barang yang telah ditetapkan untuk mendapatkan pelayanan rush handling dalam PMK atau selama 5 jam untuk jenis barang yang perlu memperoleh izin Kepala Kantor atau pejabat DJBC untuk mendapatkan pelayanan rush handling.

"Kami senantiasa akan terus berkoordinasi dengan Balai Karantina beserta instansi terkait lainnya dalam mengawasi importasi barang berupa binatang hidup dan produk hewan yang rentan tertular PMK sebagai community protector," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat

Kamis, 25 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kanwil DJP Jakarta Selatan II Resmikan Tax Center STIH IBLAM

Kamis, 25 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan