BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Dalam rangka mengejar kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan pajak, Ditjen Pajak tetap menjalankan berbagai upaya mulai dari intensifikasi, ekstensifikasi, pemeriksaan, hingga penyanderaan (gijzeling).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan Ditjen Pajak juga terus melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 165 tahun 2017.
“Gijzeling banyak kami lakukan akhir-akhir ini. Begitu pula dengan pemeriksaan, terutama pemeriksaan PP 36/2017. Teman-teman Ditjen Pajak yang di lapangan juga menggencarkan sosialisasi PMK 165, sekaligus meminta wajib pajak untuk mendeklarasikan sendiri harta yang belum diungkap dalam program tax amnesty maupun dalam SPT tahun 2015,” ujarnya kepada DDTCNews, Kamis (14/12).
Berbagai upaya tersebut untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, mengingat tax ratio Indonesia hingga saat ini masih berkisar 10%-11%. Angka tax ratio Indonesia itu pun masih cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya.
Menurutnya upaya pemeriksaan kepatuhan wajib pajak melalui PP 36/2017 itu dilakukan kepada sejumlah wajib pajak dalam rangka tindak lanjut dari program pengampunan pajak. Hal itu dilakukan seiring dengan sosialisasi PMK 165/2017 yang terkait dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh).
Dalam sosialisasi PMK 165/2017, otoritas pajak mengedukasi wajib pajak yang tidak perlu menyertakan SKB PPh Final saat mengurus balik nama harta yang telah dideklarasikan ke kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN).
Di samping itu, Hestu juga mengakui upaya gijzeling terhadap wajib pajak juga tetap dilakukan hingga akhir tahun ini. Namun sayangnya, dia belum bisa menyebut berapa wajib pajak yang sudah maupun yang akan disandera.
“Jumlahnya nanti saja sekitar awal tahun depan, kami akan sampaikan rekapitulasi sepanjang tahun 2017,” pungkasnya. (Amu)
