Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Izin Reklamasi Belum Keluar, Pajak Sudah Dibayar

A+
A-
0
A+
A-
0
Izin Reklamasi Belum Keluar, Pajak Sudah Dibayar

KARIMUN, DDTCNews – Sejumlah perusahaan pelaku reklamasi yang belum memiliki izin proyek tersebut dari Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, ternyata telah melakukan aktivitas penimbunan, terkonfirmasi dari pajak yang disetorkan.

Pajak itu disetorkan karena perusahaan telah melakukan reklamasi pantai di Teluk Setimbul, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, dan telah berlangsung tiga bulan.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Karimun HM Firmansyah membenarkan soal setoran pajak tersebut kepada pemerintah daerah. Namun hingga saat ini, pemerintah belum bisa melakukan penarikan retribusi atas proyek reklamasi tersebut.

Baca Juga: Cuma Bulan Ini, Pemkot Tawarkan Pemutihan Pajak PBB

“Misalnya PT Sumatera Karimun Shipyard (SKS) itu sudah menyetor Rp30 juta ke kas daerah. Itu tidak termasuk retribusi reklamasi. Karena, kita belum memiliki payung hukumnya. Jika memang sudah ada payung hukumnya, sah-sah saja pemerintah menarik retribusi reklamasi,” tegas Firmansyah, kemarin (21/7).

Aktivitas reklamasi PT SKS telah mencapai penimbunan seluas kurang lebih 200 meter dengan lebar 30 meter. Namun PT SKS hanya mengantongi prinsip dari BPPT tahun 2012, izin lokasi yang diterbitkan tahun 2013, dan rekomendasi AMDAL yang diterbitkan 2014 lalu. Dengan demikian, PT SKS masih belum memiliki izin atas aktivitas reklamasinya.

Terkait dengan izin reklamasi yang belum diberikan, DPRD Karimun meminta Bupati Karimun untuk menghentikan seluruh aktivitas reklamasi di Kabupaten Karimun. DPRD Karimun juga tidak habis pikir mengapa PT SKS sudah melakukan penimbunan padahal belum ada izinnya.

Baca Juga: Keluar Masuk Ternak di NTT Perlu Surat Keterangan dari Kantor Pajak

Berdasarkan catatan, ternyata bukan hanya PT SKS yang belum memiliki izin reklamasi. Terdapat banyak perusahaan yang bernasib sama. Maka dari itu, Panitia Khusus Reklamasi DPRD Karimun meminta Dispenda untuk lebih jeli menggali potensi pendapatan daerah atas aktivitas reklamasi.

“Kami sudah berkoordinasi ke Dispenda, ternyata pemasukan pajak daerah dari aktivitas penimbunan begitu minim. Tak salah kita merekomendasikan ke bupati untuk menghentikan seluruh aktivitas reklamasi sebelum benar-benar ada manfaatnya bagi pemasukan daerah,” pungkas Ketua Pansus Reklamasi DPRD Karimun, Drs H Ady Hermawan.

Baca Juga: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dipastikan Tidak Tambah Beban WP
Topik : reklamasi, pajak daerah, kabupaten karimun

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 11:15 WIB
KABUPATEN GARUT

Wah! Hotel dan Restoran Ini Tetap Setor Pajak Full 100% Meski Pandemi

Selasa, 14 September 2021 | 10:41 WIB
RUU HKPD

Soal RUU HKPD, DPD Ingin Transfer ke Daerah Lebih Adil dan Transparan

Senin, 13 September 2021 | 14:00 WIB
RUU HKPD

Sri Mulyani Harap RUU HKPD Dapat Tingkatkan Rasio Pajak Daerah

Senin, 13 September 2021 | 13:45 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Ubah Desain DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku