RAPAT KOORDINASI APIP

Itjen Kemenkeu Menjadi APIP di Level 3

Redaksi DDTCNews | Kamis, 25 Agustus 2016 | 14:50 WIB
Itjen Kemenkeu Menjadi APIP di Level 3 Gedung Kemenkeu (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditetapkan menjadi salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di level 3 atau level integrated.

Inspektur Jenderal Kemenkeu K.A. Badarudin penetapan tersebut berdasarkan penilaian internal audit capability model (IACM) yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“1,11% APIP berada di level 3 seperti, Itjen Kemenkeu, BPKP, Itjen Kemenhub, Itjen ESDM, Itjen KKP, Inspektorat Kab.Banjar dan Inspektorat Kota Banjarmasin,” jelasnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional APIP 2016, Selasa (24/8) seperti dikutip laman BPKP.

Baca Juga:
Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 Triliun, Rasionya Jadi 38,75 Persen

Ke depan, APIP diminta bisa menjadi mitra strategis dalam memberikan consultative management dan rekomendasi yang solutif bagi jajaran pimpinan di Kementerian/Lembaga dan kepala daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengimbau APIP untuk membuat sistem pengawasan yang efektif.

“Koordinasi sistem pengawasan antara Badan Pengawas juga diperlukan, karena terdapat pembagian kewenangan dalam pelaksanaan tugas,” kata Wapres.

Baca Juga:
Setoran Bea dan Cukai Januari 2024 Turun 5 Persen, Ini Kata Wamenkeu

Wapres meminta APIP tetap menjaga kredibilitas sebagai auditor internal pemerintah yang bebas dari campur tangan pihak lain.

“APIP yang bersih akan mampu mengawasi kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Wapres. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 27 Februari 2024 | 13:30 WIB UTANG PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 Triliun, Rasionya Jadi 38,75 Persen

Jumat, 23 Februari 2024 | 10:30 WIB PENERIMAAN BEA DAN CUKAI

Setoran Bea dan Cukai Januari 2024 Turun 5 Persen, Ini Kata Wamenkeu

Senin, 05 Februari 2024 | 11:36 WIB KEUANGAN NEGARA

Soal Aset Negara, Sri Mulyani Singgung Ujian Peradaban Bangsa

Senin, 05 Februari 2024 | 10:50 WIB KEUANGAN NEGARA

Sri Mulyani Sebut yang Dapat Bantuan Harus Tahu Uangnya dari Mana

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?