Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Itjen Kemenkeu Menjadi APIP di Level 3

5
5
Gedung Kemenkeu (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditetapkan menjadi salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di level 3 atau level integrated.

Inspektur Jenderal Kemenkeu K.A. Badarudin penetapan tersebut berdasarkan penilaian internal audit capability model (IACM) yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“1,11% APIP berada di level 3 seperti, Itjen Kemenkeu, BPKP, Itjen Kemenhub, Itjen ESDM, Itjen KKP, Inspektorat Kab.Banjar dan Inspektorat Kota Banjarmasin,” jelasnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional APIP 2016, Selasa (24/8) seperti dikutip laman BPKP.

Baca Juga: Permudah Penyusunan Peraturan, Kemenkeu Optimalkan Teknologi

Ke depan, APIP diminta bisa menjadi mitra strategis dalam memberikan consultative management dan rekomendasi yang solutif bagi jajaran pimpinan di Kementerian/Lembaga dan kepala daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengimbau APIP untuk membuat sistem pengawasan yang efektif.

“Koordinasi sistem pengawasan antara Badan Pengawas juga diperlukan, karena terdapat pembagian kewenangan dalam pelaksanaan tugas,” kata Wapres.

Baca Juga: Luncurkan BAS Online, Ini Harapan Sri Mulyani

Wapres meminta APIP tetap menjaga kredibilitas sebagai auditor internal pemerintah yang bebas dari campur tangan pihak lain.

“APIP yang bersih akan mampu mengawasi kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Wapres. (Amu)

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Wamenkeu: Dibutuhkan Win-Win Solution

“1,11% APIP berada di level 3 seperti, Itjen Kemenkeu, BPKP, Itjen Kemenhub, Itjen ESDM, Itjen KKP, Inspektorat Kab.Banjar dan Inspektorat Kota Banjarmasin,” jelasnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional APIP 2016, Selasa (24/8) seperti dikutip laman BPKP.

Baca Juga: Permudah Penyusunan Peraturan, Kemenkeu Optimalkan Teknologi

Ke depan, APIP diminta bisa menjadi mitra strategis dalam memberikan consultative management dan rekomendasi yang solutif bagi jajaran pimpinan di Kementerian/Lembaga dan kepala daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengimbau APIP untuk membuat sistem pengawasan yang efektif.

“Koordinasi sistem pengawasan antara Badan Pengawas juga diperlukan, karena terdapat pembagian kewenangan dalam pelaksanaan tugas,” kata Wapres.

Baca Juga: Luncurkan BAS Online, Ini Harapan Sri Mulyani

Wapres meminta APIP tetap menjaga kredibilitas sebagai auditor internal pemerintah yang bebas dari campur tangan pihak lain.

“APIP yang bersih akan mampu mengawasi kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Wapres. (Amu)

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Wamenkeu: Dibutuhkan Win-Win Solution
Topik : apip, keuangan negara, wamenkeu
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Jum'at, 27 September 2019 | 13:00 WIB
VAT REFUND TURIS