SELANDIA BARU

Insentif Ratusan Miliar Disiapkan untuk Bisnis Terdampak Bencana Topan

Dian Kurniati | Selasa, 21 Februari 2023 | 10:19 WIB
Insentif Ratusan Miliar Disiapkan untuk Bisnis Terdampak Bencana Topan

Ilustrasi.

WELLINGTON, DDTCNews - Pemerintah Selandia Baru menyiapkan anggaran NZ$50 juta atau sekitar Rp474,3 miliar untuk membantu dunia usaha yang terdampak bencana Topan Gabrielle.

Menteri Keuangan Grant Robertson mengatakan paket bantuan akan segera disalurkan untuk meringankan beban yang ditanggung pelaku usaha akibat topan. Menurutnya, salah satu bantuan yang diberikan berbentuk keringanan pajak.

"Pemerintah mengakui peristiwa ini berdampak pada kemampuan orang dan bisnis untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sehingga kami mengambil berbagai langkah keringanan pajak juga," katanya, dikutip pada Selasa (21/2/2023).

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Robertson mengatakan pelaku usaha memiliki kebutuhan yang berbeda untuk pulih dari dampak bencana. Dia berharap bantuan dari pemerintah dapat melonggarkan arus kas mereka dengan cepat.

Setelahnya, pemerintah bakal memikirkan kemungkinan memberikan bantuan berskema subsidi upah untuk jangka panjang.

Menurutnya, bantuan yang diberikan juga berbentuk biaya untuk pembersihan tempat usaha. Dalam hal ini, pemerintah akan berkoordinasi dengan pemda dan kelompok bisnis lokal untuk penyaluran bantuannya.

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Dia menjelaskan pemerintah berfokus untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan topan. Pemerintah pun memutuskan untuk memperpanjang keadaan darurat nasional selama 7 hari agar penanganan dampak topan optimal.

Saat ini layanan transportasi, listrik, dan telekomunikasi mulai dipulihkan. Para menteri pun akan segera mendistribusikan berbagai bantuan untuk masyarakat, termasuk dunia usaha.

Sebelumnya, Perdana Menteri Chris Hipkins menyatakan akan segera menyelesaikan pembentukan kabinet agar para menteri segera bertugas menangani dampak topan. Pemerintah juga siap menggelontorkan dana yang memadai untuk menangani bencana tersebut.

Baca Juga:
RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Tambahan anggaran NZ$250 telah dikucurkan untuk memperbaiki akses jalan darat yang rusak. Kemudian, pemerintah akan menyediakan tambahan NZ$250 juta dalam APBN 2023 dan NZ$50 juta melalui skema realokasi anggaran.

Dia memperkirakan biaya untuk penanganan dampak topan pada akhirnya akan mencapai miliaran dolar.

"Saya tegaskan ini adalah paket sementara dan ke depan bakal lebih banyak dukungan yang menyusul ketika kami sudah memperoleh gambaran yang lebih jelas soal skala kerusakan akibat bencana dan bantuan yang dibutuhkan," ujarnya dilansir rnz.co.nz. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah