Insentif Pajak UMKM Masih Minim? Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan banyak faktor yang menyebabkan insentif pajak untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) belum optimal dimanfaatkan wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan insentif yang diberikan kepada UMKM bukan hanya sekadar persoalan sosialisasi. Menurutnya, terdapat berbagai dinamika untuk pemberian insentif pajak untuk UMKM yang diatur dalam PMK No.44/2020.

“Jadi ada yang memilih untuk tetap melakukan pembayaran sehingga tidak memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah,” katanya dalam acara Katadata Virtual Series, Jumat (26/6/2020).

Salah satu fenomena yang terjadi adalah masih adanya pelaku usaha yang masuk dalam skema PPh final UMKM 0,5% Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2018 tidak memanfaatkan fasilitas karena usaha relatif tidak terdampak pandemi.

Kemudian situasi kedua yang ditemui petugas di lapangan adalah UMKM yang terdampak terpaksa menutup usahanya sehingga memutuskan untuk tidak memanfaatkan insentif pajak.

Hestu menegaskan di luar dinamika itu, proses menanamkan kesadaran pajak untuk pelaku usaha UMKM memang masih menjadi pekerjaan rumah otoritas. Menurutnya, DJP membutuhkan bantuan dan berkolaborasi dengan banyak pihak untuk meningkatkan kesadaran pajak UMKM.

Adapun dari sisi kebijakan, Hestu menyebutkan, kebijakan perpajakan untuk UMKM secara total diberikan kelonggaran. Rezim pajak khusus melalui PP No.23/2018 sudah diberikan untuk memudahkan wajib pajak UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya.

“Jadi kalau disebut UMKM ada 60 jutaan dan yang melaksanakan pembayaran PPh final 2,3 juta UMKM. Jadi belum seluruhnya membayar pajak, ini memang suatu PR kita dan ke depan juga butuh dukungan dari berbagai pihak agar UMKM ikut serta dalam pembayaran pajak,” imbuhnya. (Bsi)