Review
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 21 Juli 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Ini Syarat Dapat Tarif Preferensi Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong

A+
A-
3
A+
A-
3
Ini Syarat Dapat Tarif Preferensi Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Importir yang ingin memanfaatkan tarif preferensi Asean-Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA) harus memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin).

Ketentuan asal barang tersebut tercantum dalam PMK 80/2020. Apabila memenuhi ketentuan tersebut maka barang impor dapat dikenakan tarif preferensi yang dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum dan besarannya sudah ditetapkan dalam PMK 79/2020.

“Untuk dapat diberikan tarif preferensi sebagaimana dimaksud, barang yang diimpor harus memenuhi ketentuan asal barang,” demikian bunyi Pasal 12 PMK 80/2020, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga: Menuju Kebijakan Pajak Berkelanjutan di Asean

Adapun ketentuan asal barang terdiri atas tiga hal, yaitu kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria) dan ketentuan prosedural (procedural provisions). Perincian lebih lanjut mengenai ketentuan ini tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 80/2020.

Secara ringkas, kriteria asal barang adalah aturan untuk menentukan asal suatu produk melalui kriteria tertentu. Terdapat tiga kriteria asal barang yang ditetapkan dalam AHKFTA. Pertama, barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi pada satu pihak (wholly obtained atau produced).

Kedua, barang yang diproduksi di pihak dengan hanya menggunakan bahan originating berasal dari 1 atau lebih pihak (produced exclusively). Ketiga, barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 Pihak (not wholly obtained atau produced).

Baca Juga: Realisasi Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor Alat Kesehatan

Adapun yang dimaksud dengan pihak adalah Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, atau negara anggota Asean yang terikat dalam AHKFTA. Sementara itu, bahan originating adalah bahan yang memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan AHKFTA.

Selanjutnya, kriteria pengiriman meliput barang impor dikirim langsung dari pihak yang menerbitkan SKA Form AHK ke dalam daerah pabean, barang impor dikirim melalui pihak selain pihak pengekspor dan pihak pengimpor; atau barang impor dikirim melalui nonpihak.

Adapun SKA Form AHK merupakan akronim dari surat keterangan asal (certificate of origin) AHKFTA. Surat tersebut merupakan dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian tarif preferensi.

Baca Juga: DJBC: Barang Impor Yang Mendapat Insentif Covid-19 Tembus Rp5,93 T

Sementara itu, ketentuan prosedural merupakan ketentuan yang terkait dengan penerbitan SKA Form AHK. Ketentuan ini mengatur mulai dari bahasa, nomor referensi, tanda tangan, tanggal penerbitan dan ketentuan lain terkait format dan penerbitan SKA Form AHK.

Selain itu, ketentuan prosedural juga mewajibkan importir wajib untuk menyerahkan lembar asli SKA Form AHK, mencantumkan kode fasilitas persetujuan AHKFTA pada pemberitahuan impor barang (PIB) secara benar dan mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form AHK pada PIB secara benar. (kaw)

Baca Juga: Lolos dari Ancaman Bea Masuk Tambahan, Indonesia Genjot Ekspor Pupuk
Topik : PMK 80/2020, PMK 79/2020, bea masuk, AHKFTA, Asean, Hong Kong
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 13 Juni 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK
Jum'at, 12 Juni 2020 | 16:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:25 WIB
HONG KONG
berita pilihan
Senin, 03 Agustus 2020 | 19:22 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:38 WIB
CPNS KEMENKEU
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PMK 98/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PROVINSI JAMBI
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:11 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:13 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:10 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:54 WIB
PPN PRODUK DIGITAL