OPERASI TANGKAP TANGAN

Ini Permintaan Misbakhun Pada Menkeu

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 November 2016 | 07:07 WIB
Ini Permintaan Misbakhun Pada Menkeu

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan gembar-gembor soal pengkhianatan pegawai pajak yang tertangkap tangan menerima suap. Hal ini merupakan bentuk kekesalan Menteri Keuangan kepada salah satu oknum jajarannya.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan stigma mengenai korupsi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah berlalu. Tertangkapnya tersangka beberapa waktu lalu dinilainya hanya sebagai ‘satu atau dua’ oknum dan tidak bisa dilihat secara keseluruhan.

“Jangan sampai pegawai yang sudah baik justru kehilangan semangat pada waktu mendatang. Desain besar pemberantasan korupsi sudah disampaikan oleh Presiden, dan semua harus ikuti itu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/11).

Baca Juga:
Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

Misbakhun meminta Menteri Keuangan untuk tidak terlalu sering membahas penangkapan tersebut di tempat terbuka, karena akan menyakiti pegawai pajak yang sebenarnya telah mendedikasikan dirinya kepada DJP sepenuhnya.

Dia melanjutkan seluruh institusi terkait perlu mendorong KPK agar lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Kerangka besar pemberantasan korupsi harus diaplikasikan lebih baik terutama dalam melindungi instutsi yang memungut penerimaan negara.

Misbakhun menginginkan Menteri Keuangan untuk tetap mendukung dan menyemangati seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

"Menteri Keuangan bisa lebih arif dan bijak, bahkan bisa jadi sosok ‘Ibu’ pada DJBC dan DJP. Seluruh pegawainya pun mengharapkan bimbingan, dorongan, panduan, dan semangat dari Menteri Keuangan dalam menjalankan tugasnya,” tuturnya. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 10 Maret 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Sosialisasikan Antikorupsi, KPP Imbau Wajib Pajak Tak Gratifikasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

Kamis, 18 Januari 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

KPK Klaim Selamatkan Keuangan Daerah hingga 36,37 Triliun pada 2023

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam