Review
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

Kantor pusat OECD di Paris, Prancis. (Foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews—Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis laporan yang berisikan perspektif negara berkembang terhadap proposal pemajakan pajak digital melalui pendekatan Pilar Satu dan Pilar Dua.

Perspektif negara berkembang terhadap proposal pemajakan ekonomi digital itu tertuang dalam laporan OECD berjudul ‘Tax Co-operation for Development: Progress Report’ yang dipublikasikan pada 9 Juli 2020.

Dalam laporan tersebut, OECD mencatat negara berkembang mendukung diterapkannya suatu mekanisme untuk memajaki perusahaan digital yang beroperasi di yurisdiksinya tanpa adanya kehadiran fisik.

Baca Juga: Menkeu Harap Joe Biden Dapat Sepakati Konsensus Pajak Digital

Meski begitu, terdapat isu-isu teknis yang menjadi kekhawatiran bagi negara berkembang. Misal, negara berkembang khawatir dengan kompleksitas mekanisme pengenaan pajak atas perusahaan digital multinasional.

"Beberapa negara berkembang juga mengkhawatirkan adanya kesulitan dalam memverifikasi informasi keuangan dari perusahaan digital multinasional," tulis OECD sebagaimana dikutip Senin (13/7/2020).

Selain itu, negara-negara berkembang terutama negara berpenghasilan rendah juga khawatir pengalokasian laba kepada yurisdiksi market ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak.

Baca Juga: Imbas Pandemi Covid-19, Jumlah Wirausaha Baru Melonjak

Negara berkembang juga khawatir tidak bisa mengumpulkan pajak dari perusahaan digital multinasional karena rendahnya jumlah konsumen lokal, padahal kehadiran ekonomi dari perusahaan digital di suatu negara bisa jadi tergolong signifikan.

Mayoritas negara berkembang juga menolak arbitrase yang mengikat dan wajib, tetapi masih terbuka dengan opsi mekanisme penyelesaian sengketa pajak lainnya. Ini juga dikarenakan rendahnya kapasitas otoritas pajak negara berkembang dalam menghadapi sengketa.

Selain itu, beberapa negara berkembang mengusulkan cakupan usaha yang bisa dikenai pajak sesuai dengan Pillar 1 agar diperluas dan tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan digital multinasional yang berorientasi konsumen.

Baca Juga: Insentif Pajak Diperpanjang Hingga 31 Desember 2022

Meski demikian, OECD mencatat banyak negara berkembang sepakat perlakuan pajak bagi industri ekstraktif tidak perlu tercakup dalam Pilar Satu.

Terkait dengan Pilar Dua, negara berkembang khawatir tarif pajak minimum atas korporasi multinasional bakal membatasi kemampuan negara berkembang untuk memberikan insentif atas kegiatan investasi.

“Negara berkembang dengan tarif pajak penghasilan (PPh) badan tinggi mempertanyakan apakah Pilar Dua akan efektif mengurangi praktik profit shifting, apalagi jika tarif pajak minimum yang disepakati ternyata tidak tinggi," tulis OECD.

Baca Juga: Laporan Awal, AS Nilai Pajak Digital Indonesia Bisa Diskriminatif

Topik : oecd, pajak digital, pilar satu, pilar dua, negara berkembang, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 19 Januari 2021 | 11:30 WIB
NIGERIA
Selasa, 19 Januari 2021 | 10:25 WIB
PRANCIS
Senin, 18 Januari 2021 | 11:00 WIB
PAJAK DIGITAL
berita pilihan
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:30 WIB
KOTA MALANG
Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:00 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA