Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Ini Alasan Pemerintah Tak Pungut PPN dari Uber

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Alasan Pemerintah Tak Pungut PPN dari Uber

Ilustrasi. 

SAN JOSE, DDTCNews – Pemerintah Kosta Rika tidak akan memungut setoran pajak pertambahan nilai (PPN) senilai 13% dari jasa transportasi Uber yang saat ini belum memperoleh legalitas. Pemajakan hanya diberlakukan bagi penyedia jasa yang telah disahkan oleh negara.

Wakil Menteri Keuangan Nogui Acosta menjelaskan pemerintah tidak akan memungut pajak dari Uber, walaupun payung hukum terkait pengenaan PPN atas semua layanan yang telah disetujui pada Desember 2018 mulai berlaku pada 1 Juli 2019.

“Hukum Penguatan Keuangan Publik memberi wewenang Kementerian Keuangan untuk memungut pajak dari layanan legal seperti Netflix atau perusahaan yang tidak memiliki masalah ilegalitas seperti Airbnb, jasa booking, maupun lainnya,” katanya seperti dikutip pada Senin (29/4/2019).

Baca Juga: DJP Ingatkan, PKP Bisa Dicabut Jika Tak Lapor SPT Masa PPN 3 Bulan

Pemerintah menilai pemungutan PPN yang dilakukan oleh Uber dalam setiap transaksi justru secara diam-diam melegalkan keberadaan perusahaan penyedia jasa transportasi. Padahal, pemerintah mengklaim Uber belum mendapat izin operasional atau perusahaan ilegal pada Agustus 2018.

“Saat ini tidak ada pendekatan karena hanya ada 2 skema yang mewajibkan perusahaan memungut PPN yaitu melalui perjanjian dengan perusahaan dan alat pembayaran elektronik. Kami sedang mengevaluasi kedua opsi untuk melihat faktor yang memudahkan pemungutan pajak,” imbuhnya.

Kendati demikian, Uber tetap akan memungut PPN dari setiap transaksi antara pengendara dengan konsumen mulai Juli mendatang. Komitmen Uber dalam memungut PPN ini disebabkan karena perusahaan penyedia jasa transportasi ingin turut mematuhi ketentuan reformasi pajak.

Baca Juga: Hitung Pajak Penghasilan, Youtuber Bisa Pake Norma

Direktur Hubungan Pemerintah Uber Zoraida Rodriguez mengatakan reformasi pajak menetapkan kewajiban platform ini untuk menyetor PPN dan mengambil inisiatif. Oleh karena itu, Uber akan menampung setoran PPN dari konsumen terlebih dulu sebelum disetorkan ke pemerntah.

“Mulai Juli, tarif PPN 13% akan diberlakukan dan kami akan mengirimkannya ke Kementerian Keuangan. Kami berupaya untuk mematuhi hukum itu. Perusahaan Uber membayar pajak setiap hari,” tutur Rodriguez.

Namun, seperti dilansir qcostarica.com, perwakilan trans nasional mengakui perusahaan tidak membayar pajak penghasilan (PPh) sebesar 25% dari setiap keuntungan yang diperoleh pada setiap perjalanan.

Baca Juga: DJP Beberkan Tambahan Penerimaan Pajak dari Implementasi UU HPP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Uber, Kosta Rika, PPN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 21 November 2022 | 17:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Validasi Kebenaran Isian PPN Disetor di Muka, Ini Kata Ditjen Pajak

Senin, 21 November 2022 | 15:55 WIB
FILIPINA

Guru di Negara Ini Minta PPN Dihapus dan Gaji Dinaikkan

Senin, 21 November 2022 | 15:34 WIB
VAT REFUND

DJP Ingatkan Lagi Soal Faktur Pajak Khusus Syarat VAT Refund

Minggu, 20 November 2022 | 11:00 WIB
PMK 66/2022

DJP Jelaskan Aturan Pengkreditan Pajak Masukan atas Pupuk Bersubsidi

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut