Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ini 6 Permasalahan Upaya Optimalisasi Pajak Daerah

A+
A-
3
A+
A-
3
Ini 6 Permasalahan Upaya Optimalisasi Pajak Daerah

Ketua Program Studi DIII Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Ismet Ismatullah saat memaparkan materi dalam webinar series DDTC bertajuk “Persoalan Optimalisasi Pajak Daerah”.

JAKARTA, DDTCNews – Masih ada permasalahan dalam upaya optimalisasi pajak daerah. Dimensi permasalahan tersebut mencakup berbagai hal, mulai dari permasalahan administrasi, kebijakan, hingga respons masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Program Studi DIII Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Ismet Ismatullah dalam webinar series DDTC bertajuk “Persoalan Optimalisasi Pajak Daerah”. Menurutnya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, setidaknya terdapat enam permasalahan.

Pertama, tingkat rata-rata penerimaan pajak rendah sehingga target tidak tercapai. Kedua, data dasar pengenaan pajak selalu tidak akurat, misalnya ada wajib atau objek pajak yang belum terdata,” jelas Ismet, Jumat (7/8/2020)

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Webinar Gratis Soal Perpajakan, Berminat?

Ketiga, sambungnya, dorongan atas pengaruh negatif dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tidak jelasnya reward yang akan didapatkan oleh masyarakat. Kondisi itu, sambungnya, membuat masyarakat cenderung mendorong orang lain untuk tidak membayar pajak.

Keempat, perluasan objek pajak. Kelima, kebijakan pemerintah daerah yang sangat timpang, seperti masih adanya pemerintah daerah yang belum menerapkan aturan pajak daerah dengan maksimal. Keenam, tidak jelasnya reward and punisment yang diberikan.

“Masalah-masalah tersebut harus diatasi utamanya oleh pemerintah daerah. Semoga adanya diskusi ini dapat memfasilitasi pemda dan akademisi sehingga kita bisa tau masalah di daearah dengan sudut pandang yang berbeda,” ujarnya.

Baca Juga: Perlu Ada Konsensus Hak Wajib Pajak dalam Pertukaran Informasi

Ismet menambahkan guna meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah maka terdapat dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, melakukan intensifikasi, misalnya dengan pelaksanaan penyuluhan, peningkatan pengawasan dan tindakan lainnya.

Kedua, melakukan ekstensifikasi, misalnya dengan cara penjaringan wajib pajak baru melalui pendataan atau pendaftaran atau menggali potensi pajak baru. Dalam kesempatan ini, Ismet juga menjabarkan dasar hukum, perbedaan pajak daerah dengan retribusi, prinsip, ciri, dan jenis-jenis pajak daerah.

Saat memberikan pidato pembuka (opening speech) dalam webinar tersebut, Partner of Tax Research & Training Services DDTC B Bawono Kristiaji mengatakan optimalisasi pajak daerah memang harus terus dilakukan.

Baca Juga: Insentif Pajak Bagi Pengusaha Beragam, Akademisi: Sudah Lengkap

“Ketika pajak daerah bisa dioptimalkan, pastinya ada jaminan bagi masyarakat atau publik di daerah masing-masing mendapatkan barang dan jasa publik yang lebih baik dan optimal pula,” katanya.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, optimalisasi pajak daerah sangat penting untuk mewujudkan kemandirian daerah. Hingga saat ini, mayoritas daerah masih bergantung pada alokasi dana perimbangan, baik itu dana transfer ke daerah maupun dana desa, dari pemerintah pusat.

Sebagai informasi, webinar ini merupakan seri ketujuh dari 14 webinar yang diselenggarakan untuk menyambut HUT ke-13 DDTC yang akan jatuh pada 20 Agustus mendatang. Webinar series ini diselenggarakan bersama 15 perguruan tinggi dari 26 perguruan tinggi yang telah menandatangani kerja sama pendidikan dengan DDTC.

Baca Juga: Dampak Insentif Pajak Bagi Pengusaha di Banten, Seperti Apa?

Bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti webinar seri selanjutnya, informasi dan pendaftaran bisa dilihat dalam artikel ‘Sambut HUT ke-13, DDTC Gelar Free Webinar Series 14 Hari! Tertarik?’. (kaw)

Topik : pajak daerah, retribusi daerah. PDRD, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, DDTC, webinar
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 12:29 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jum'at, 25 September 2020 | 12:06 WIB
PROVINSI BALI
Jum'at, 25 September 2020 | 09:02 WIB
KOTA SEMARANG
berita pilihan
Kamis, 01 Oktober 2020 | 08:00 WIB
INGGRIS
Kamis, 01 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:30 WIB
PAJAK ORANG KAYA
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 16:21 WIB
BEA METERAI