PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Dian Kurniati | Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Petugas menyiram tanaman berlatar gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (5/1/2024). Kementerian Keuangan memprediksi Indonesia masuk dalam salah satu negara ASEAN dan G20 yang ekonominya bertumbuh di atas lima persen pada 2024 dengan prediksi pertumbuhan sebesar 5,2 persen. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan untuk menaikkan peringkat kredit.

Sri Mulyani mengatakan lembaga pemeringkat kredit tidak hanya melihat indikator kesehatan fiskal suatu negara. Meskipun memiliki APBN yang sangat sehat, Indonesia masih kesulitan untuk menaikkan peringkatnya.

"Mereka [lembaga pemeringkat] selalu berkata, 'Oke, Sri Mulyani, saya suka cerita Anda [mengelola APBN], tetapi itu butuh waktu dan kita harus melihat semua masalah'. Kita tahu sangat sulit untuk bisa naik peringkat, tetapi mudah bagi kita untuk kehilangan kredibilitas," katanya dalam IMF Fiscal Forum, dikutip pada Senin (22/4/2024).

Baca Juga:
Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sri Mulyani mengatakan berbagai rating agency sangat memperhatikan strategi Indonesia dalam mengelola APBN selama pandemi Covid-19. Pada situasi krisis tersebut, pemerintah membuka ruang pelebaran defisit APBN di atas 3% hanya selama 3 tahun.

Dia menyebut beberapa rating agency juga sempat meragukan kemampuan Indonesia menjaga kesehatan masyarakat, ekonomi, sekaligus APBN. Pasalnya, dunia pada saat itu belum dapat memprediksi kapan pandemi akan berakhir.

Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu melakukan konsolidasi fiskal dengan cepat. Dibandingkan dengan negara lain, pelebaran defisit APBN Indonesia juga tergolong rendah.

Baca Juga:
Kemenkeu Catat Realisasi Pembiayaan Utang Kuartal I Turun 53 Persen

Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus mengelola APBN secara hati-hati agar selalu siap menghadapi krisis di masa depan. Selain itu, kesehatan APBN juga akan menentukan kredibilitas Indonesia.

"Indonesia sebenarnya masih terus berusaha. Lembaga pemeringkat tidak menaikkan peringkat karena memang sangat sulit untuk naik peringkat tetapi sangat mudah untuk diturunkan peringkatnya," ujarnya.

Baru-baru ini, sejumlah rating agency telah merilis peringkat kredit Indonesia. Misalnya, Fitch Ratings kembali mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB atau investment grade dengan outlook stabil pada 15 Maret 2024.

Sementara itu, Moody’s juga kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil pada 16 April 2024. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:35 WIB KEBIJAKAN MONETER

Suku Bunga Acuan BI Naik Jadi 6,25%, Dampak ke APBN Diwaspadai

BERITA PILIHAN
Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Copot Pegawai Gara-Gara Terlibat Pelanggaran Ini

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:01 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Founder DDTC Darussalam Berbagi Kisah Inspiratif tentang Profesi Pajak

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:00 WIB SELEKSI CPNS

Instansi Tak Selesaikan Perincian Formasi, Tes CPNS Terlambat

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, Pemerintah Siapkan 4 Opsi Tunjangan Pionir

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal yang Wajib Dilakukan WP ketika Diperiksa

Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI