KOREA SELATAN

Cegah Penghindaran Pajak, Korsel dan Inggris Sepakati Kerja Sama

Redaksi DDTCNews | Jumat, 25 Maret 2022 | 13:00 WIB
Cegah Penghindaran Pajak, Korsel dan Inggris Sepakati Kerja Sama

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews - Otoritas pajak Korea Selatan, National Tax Service (NTS) berbagi strategi digitalisasi perpajakan dengan Inggris dan Bulgaria sebagai upaya dalam mengatasi penghindaran pajak luar negeri.

Upaya pencegahan tersebut disampaikan Komisaris NTS Kim Dae-ji ketika mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Tetap Pertama dan Kepala Eksekutif HM Revenue & Customs Inggris Jim Harra di London, Selasa (22/3/2022) waktu setempat.

"Pada pertemuan tersebut, kepala otoritas pajak kedua negara sepakat bisa mendapatkan pendapatan wajib pajak di lintas negara. Cara ini meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran anggaran," katanya seperti dilansir koreatimes.co.kr, Jumat (25/3/2022).

Baca Juga:
Prancis Komitmen Dorong Pembahasan Pajak Kekayaan Global di G-7

Dae-ji menuturkan seluruh negara membutuhkan pertukaran data dari yurisdiksi/negara mitra untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terlebih, penerimaan pajak makin diperlukan karena kesenjangan pendapatan dan aset makin lebar setelah pandemi Covid-19.

Dia menyampaikan kedua negara sepakat untuk bekerja sama mengatasi penghindaran pajak. Hal ini penting karena kasus penghindaran pajak di luar negeri makin canggih dengan menggunakan produk keuangan baru dan aset virtual sehingga mempersulit negara untuk menanganinya.

"Korea Selatan dan Inggris sepakat berbagi kasus penghindaran pajak di luar negeri serta pengetahuan mereka tentang cara mengatasi dan infrastruktur apa saja yang harus disiapkan untuk menghentikan penghindaran pajak oleh orang super kaya," ujarnya.

Baca Juga:
BPK Sampaikan 14 Temuan pada LKPP 2023, Ada yang Terkait PPh dan PPN

Selain itu, Dae-ji juga mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Pendapatan Nasional Bulgaria, Rumen Spetsov. Dalam pertemuan itu, ia menyebut perpajakan elektronik merupakan jalan pintas untuk meningkatkan layanan pajak dan perpajakan yang adil

Dae-ji juga turut menyampaikan beberapa strategi yang akan dijalankan Korea Selatan pada tahun ini kepada Bulgaria. Strategi tersebut di antaranya digitalisasi dalam perpajakan untuk menjaring potensi penerimaan pajak baik berupa barang/jasa digital.

"Pertemuan itu adalah bagian dari upaya diplomatik untuk mencari pertumbuhan berkelanjutan bersama dengan agen pajak di negara lain, termasuk mengatasi tantangan baru sambil berkontribusi pada komunitas internasional," tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei