Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

IMF Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 3,2%

A+
A-
1
A+
A-
1
IMF Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 3,2%

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (8/8/2021). Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 dari yang awalnya mencapai 3,9% menjadi tinggal 3,2%.

Berdasarkan laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2021, IMF mengantisipasi terjadinya pemulihan perekonomian global yang tidak merata akibat ketimpangan akses terhadap vaksin, mutasi virus Covid-19, dan potensi terjadinya stagflasi global.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan akan diarahkan untuk mengendalikan pandemi, memulihkan ekonomi, dan melanjutkan reformasi struktural.

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

"Dengan semangat pengendalian pandemi, pemulihan ekonomi dan reformasi yang kuat, pemerintah berupaya untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan dan inklusif di tengah lingkungan global yang menantang," ujar Febrio, Rabu (13/10/2021).

Defisit anggaran pada tahun 2022 telah disepakati sebesar 4,85% dari PDB guna melanjutkan pemulihan ekonomi sekaligus melaksanakan konsolidasi fiskal secara bertahap.

Reformasi struktural juga telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR dengan disepakatinya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) guna memperkuat basis pajak serta peran APBN dalam mendukung kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Untuk mendukung pemulihan ekonomi, IMF merekomendasikan kepada setiap yurisdiksi untuk terus memprioritaskan belanja kesehatan hingga akhir pandemi. Belanja perlu diarahkan pada program-program kesehatan seperti percepatan produksi dan distribusi vaksin.

IMF memberi catatan agar program perlindungan sosial yang dikucurkan kepada publik harus makin tepat sasaran. Hal ini seiring dengan makin sempitnya ruang fiskal akibat pandemi yang berkepanjangan.

Ketika pandemi sudah terkontrol, imbuh IMF dalam laporannya, kebijakan fiskal dapat diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi. (sap)

Baca Juga: Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Topik : pertumbuhan ekonomi, kinerja ekonomi, PDB, IMF, RUU KUP, sri mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Presidensi G-20, Indonesia Tonjolkan Komitmen Atasi Perubahan Iklim

Kamis, 02 Desember 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Lakukan 4 Kali Refocusing Anggaran di 2021, Ini Detailnya

Kamis, 02 Desember 2021 | 12:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Reformasi Pajak Bikin Indonesia Lebih Siap Hadapi Krisis

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya