KINERJA FISKAL

Imbas Lonjakan Harga Komoditas, Pemerintah Bakal Utak-Atik APBN 2022

Dian Kurniati | Rabu, 11 Mei 2022 | 11:30 WIB
Imbas Lonjakan Harga Komoditas, Pemerintah Bakal Utak-Atik APBN 2022

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah bersiap merombak postur APBN 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan postur APBN dilakukan di tengah kenaikan harga berbagai komoditas global.

Menurutnya, pemerintah akan menggunakan APBN sebagai shock absorber untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap berlanjut dengan melindungi daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.

"APBN akan menyerap banyak sekali syok yang berasal dari luar," katanya, dikutip Selasa (11/5/2022).

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Sri Mulyani mengatakan kenaikan berbagai harga komoditas pada satu sisi telah membawa berkah pada pendapatan negara, baik dari perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dia pun memperkirakan pendapatan negara akan tumbuh hingga 11% pada tahun ini.

Namun di sisi lain, kenaikan harga komoditas dapat menimbulkan lonjakan laju inflasi dan menggerus daya beli masyarakat yang sudah berangsur pulih setelah tertekan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah akan mengalokasikan tambahan penerimaan tersebut untuk program-program perlindungan masyarakat.

"Uang yang sudah ada ini teralokasikan untuk membuat bantalan-bantalan dari syok yang begitu dahsyat, yang bisa mengancam dari sisi daya beli masyarakat, yang bisa berpotensi secara politis dan sosial," ujarnya.

Baca Juga:
Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Sri Mulyani menjelaskan selama ini pemerintah sudah berupaya menahan dampak kenaikan harga komoditas kepada masyarakat. Misalnya dengan menahan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak kecuali Pertamax. Padahal, harga minyak dunia saat ini sudah menyentuh level US$100 per barel.

Dia menyebut rencana perubahan postur APBN 2022 sudah mulai dibahas di sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, rencana tersebut juga akan dibicarakan bersama DPR.

"Implikasinya nanti postur APBN-nya berubah. Ini dalam 2 bulan ke depan kami akan bicara dengan DPR lagi," imbuhnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah