INGGRIS

HMRC Investigasi 2.000 HNWI Penunggak Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 04 November 2016 | 06:06 WIB
HMRC Investigasi 2.000 HNWI Penunggak Pajak

LONDON, DDTCNews – Sepertiga dari wajib pajak super kaya di Inggris tengah diselidiki oleh otoritas pajak Inggris (HM Revenue & Customs/HMRC) karena menunggak pajak. Sekitar £2 miliar (Rp31,7 triliun) potensi pajak yang belum tergarap berasal dari wajib pajak orang-orang paling kaya (HNWI) di Inggris.

Kantor Nasional Audit (National Audit Office/NAO) mengatakan setidaknya £416 juta (Rp6,6 triliun) dapat dikumpulkan dari HNWI yang mengemplang pajak ini. Lantas, sekitar 2.160 wajib pajak Inggris dengan jumlah kekayaan lebih dari £20juta (Rp317 miliar) sedang berada di bawah penyelidikan.

“Laporan penyelldikan menyebutkan £1,1 miliar (Rp17,4 triliun) dari total £2 miliar berkaitan dengan skema penghindaran pajak agresif yang dilakukan oleh 1 dari 7 HNWI,” ungkap rilis resmi dari NAO, Selasa (1/11).

Baca Juga:
Biden Usulkan Orang-Orang Kaya di AS Dikenai Pajak Minimum 25 Persen

Sebagai informasi, lebih dari 5 tahun terakhir, HMRC telah menyelidiki dan menyelesaikan 72 kasus penggelapan pajak.

“Urusan pajak HNWI menjadi permasalahan yang kompleks,dan ditemukan kesulitan bagi HMRC untuk memastikan apakah sudah benar bayar pajaknya atau belum?” kata kepala pengawas Amyas Morse.

Pada tahun pajak 2014/2015, jumlah HNWI di Inggris sekitar 0,02% dari seluruh jumlah wajib pajak membayar pajak. Lebih dari £4,3 miliar (Rp69 triliun) masuk dari kantong mereka. Namun, jumlah tersebut menurun dibandingkan 2013/2014 dengan nilai £4,8 milyar (Rp77 triliun).

Dilansir dari ibtimes.co.uk, unit spesialis HMRC juga sedang menyelidiki 40 HNWI lainnya yang disebutkan dalam daftar di Panama Paper awal tahun ini. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Rabu, 24 April 2024 | 15:12 WIB PAJAK PENGHASILAN

Lebih Potong Pajak karena TER, SPT Tahunan Pegawai Bakal Tetap Nihil

Rabu, 24 April 2024 | 14:05 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setelah THR, Pegawai Terima Bonus Siap-Siap Kena Pajak Lebih Tinggi

Rabu, 24 April 2024 | 14:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemkot Tangsel Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Rabu, 24 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Wacana Badan Penerimaan Negara di RKP 2025 Belum Final