Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Hingga Jatuh Tempo, Realisasi PBB-P2 Hanya Capai 82%

A+
A-
0
A+
A-
0
Hingga Jatuh Tempo, Realisasi PBB-P2 Hanya Capai 82%

CIREBON, DDTCNews – Hingga jatuh tempo waktu pelunasan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), Sabtu 30 September 2017 lalu, realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai Rp16,4 miliar atau 82% dari target sebesar Rp20 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Marwoto Agus Basuki mengatakan tidak tercapainya target PBB-P2 ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

“Dari jumlah objek pajak sebanyak 588.788, hingga jatuh tempo pembayaran masih terdapat 101.265 objek pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Jadi masih kurang sekitar Rp4,6 miliar lagi,” ujarnya, Selasa (3/10).

Baca Juga: Mulai 1 Juli 2022, Pemprov Berlakukan Pajak Kendaraan Progresif

Kekurangan tersebut, lanjutnya akan terus dikejar hingga akhir tahun 2017, sehingga target penerimaan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Agus menambahkan selain masalah domisili wajib pajak yang berada di luar daerah, ketidakcocokan data pemilik juga masih menjadi masalah tersendiri. Seperti contoh, data perpajakan yang belum sesuai karena adanya proses jual beli tanah yang dilakukan masyarakat. Namun, dalam proses tersebut belum diselesaikan dengan penerbitan sertifikat kepemilikian yang baru.

Kondisi ini pun berdampak terhadap penarikan pajak di lapangan karena pemilik lama tidak mau membayar dengan dalih sudah tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Sementara, untuk pemilik baru belum bisa ditagih karena dari pendataan masih tertera pemilik lama.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

“Kita tidak berani mengubah data wajib pajak, tanpa ada surat resmi. Saya harap data yang masih belum sesuai ini bisa diurus dan kami pun siap memberikan pelayanan untuk perubahan tersebut,” imbuh Agus.

Kepala BKAD Gunungkidul Supartono dilansir dalam solopos.com, mengatakan akan terus berusaha memenuhi target penerimaan dengan mengerahkan petugas di lapangan untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Untuk mencapai target penerimaan pajak, Supartono mengakui perlu adanya partisipasi dari masyakarat dengan tepat waktu melakukan pembayaran.

Pasalnya, setelah jatuh tempo pembayaran, wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya. “Kalau terus terlambat, maka denda yang dibebankan juga semakin besar. Untuk itu, kami minta agar wajib pajak yang belum melunasi dapat segera membayar sehingga terhindar dari sanksi denda yang semakin besar,” pungkasnya.

Baca Juga: 300 Unit Tapping Box Bakal Dipasang, Pemkot Incar Restoran dan Cafe

Topik : pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, kota cirebon

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 Juni 2022 | 17:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Diperpanjang Hingga Agustus 2022, Warga Diimbau Manfaatkan Diskon PBB

Jum'at, 10 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Mudahkan Wajib Pajak, Pemprov Buka Layanan Samsat di Tempat Wisata

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2