BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Selama Februari hingga awal Juli 2019, ada penambahan 3 yurisdiksi baru yang bergabung dalam Kerangka Inklusif Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive Framework on BEPS).
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui laman resminya menginformasikan hingga saat ini sudah ada 130 yurisdiksi yang bergabung dalam Inclusive Framework on BEPS.
Seperti diketahui, hingga Januari 2019, jumlah anggota mencakup 127 yurisdiksi. Pada 11 Februari 2019, Armenia bergabung menjadi anggota ke-128. Selanjutnya, pada 5 Maret 2019, ada Morocco yang resmi menjadi anggota ke-129. Terbaru, pada 5 Juli 2019, Gibraltar menjadi anggota ke-130.
“Dengan demikian, yurisdiksi tersebut sudah dapat bekerja sama dengan negara OECD dan G20 untuk mengimlementasikan paket BEPS secara konsisten,” tulis pihak OECD, seperti dikutip pada Rabu (10/7/2019).
Seluruh yurisdiksi ini, menurut OECD, akan bisa mengembangkan lebih jauh standar untuk mengatasi isu-isu BEPS. Seperti diketahui, BEPS mengacu pada strategi perencanaan pajak yang mengeksploitasi kesenjangan dan ketidakcocokan dalam aturan pajak.
Langkah ini ditempuh untuk menggeser laba secara artifisial ke lokasi dengan tarif pajak lebih rendah, bahkan tidak ada pengenaan pajak. Meskipun beberapa skema yang digunakan adalah ilegal, tapi sebagian besar tidak.
Keadilan dan integritas sistem pajak akan rusak. Ini dikarenakan bisnis yang beroperasi lintas batas dapat memakai BEPS untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas perusahaan yang beroperasi di tingkat domestik.
Sekadar mengingatkan kembali, dari 130 negara atau yurisdiksi, Indonesia menjadi salah satu anggota dalam Inclusive Framework on BEPS. Daftar keseluruhan anggota bisa dilihat di sini. (kaw)
