ANGGARAN PEMERINTAH

Hingga Akhir 2021, Utang Pemerintah Tembus Rp6.908 Triliun

Dian Kurniati | Senin, 17 Januari 2022 | 11:30 WIB
Hingga Akhir 2021, Utang Pemerintah Tembus Rp6.908 Triliun

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2021 mencapai Rp6.908,87 triliun.

Laporan APBN Kita edisi Januari 2022 menyebutkan rasio utang pemerintah hingga akhir Desember 2021 mencapai 41% dari PDB. Posisi utang pemerintah tersebut naik dari posisi akhir November 2021 sebesar 39,84%.

"Utang pemerintah bagaikan pedang bermata dua. Jika dikelola dengan baik dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi jika tidak berpotensi membahayakan kesinambungan anggaran pemerintah," sebut Kemenkeu, Senin (17/1/2022).

Baca Juga:
Sedang Uji Coba, Ini Manfaat Modul Vehicle Declaration dalam CEISA 4.0

Selain itu, Kemenkeu juga menyebutkan utang pemerintah masih didominasi utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Kontribusi SBN terhadap stok utang pemerintah mencapai 88,15% atau Rp6.090,31 triliun.

Dalam catatan Kemenkeu, SBN dalam mata uang rupiah mencapai Rp4.822,87 triliun. Sementara itu, SBN dalam valuta asing Rp1.267,44 triliun. Keduanya diterbitkan dalam bentuk surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Selanjutnya, komposisi utang pinjaman dari pinjaman tercatat hanya 11,85% atau senilai Rp818,56 triliun. Angka tersebut terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp13,25 triliun dan pinjaman luar negeri Rp805,31 triliun.

Baca Juga:
DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System

Kemenkeu menilai dominasi utang dalam denominasi rupiah juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengutamakan utang dalam negeri, sedangkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Selain itu, ini juga untuk mengoptimalkan peran masyarakat dan pendalaman pasar SBN domestik.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan telah merumuskan strategi pembiayaan melalui utang, baik dalam jangka menengah (Strategi Pembiayaan Utang Jangka Menengah/SPUJM) maupun jangka pendek (Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang/SPT).

"Secara umum, pemerintah selalu berkomitmen untuk menerapkan strategi pengelolaan utang yang pruden, fleksibel dan oportunistik agar dapat menghasilkan pembiayaan APBN yang makin efisien dengan risiko terkendali," jelas Kemenkeu dalam laporan tersebut. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Sedang Uji Coba, Ini Manfaat Modul Vehicle Declaration dalam CEISA 4.0

Rabu, 24 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Rabu, 24 April 2024 | 09:03 WIB KURS PAJAK 24 APRIL 2024 - 30 APRIL 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 24 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Sedang Uji Coba, Ini Manfaat Modul Vehicle Declaration dalam CEISA 4.0

Rabu, 24 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System

Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara