Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Hindari Pajak, Amazon Dituding Alihkan Laba Rp163 Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1
Hindari Pajak, Amazon Dituding Alihkan Laba Rp163 Triliun

Logo Amazon. (Foto: THOMAS/SAMSON/AFP/www.hollywoodreporter.com)

LONDON, DDTCNews - Serikat pekerja Inggris, Unite merilis laporan dugaan pengalihan laba yang dilakukan raksasa perusahaan e-commerce Amazon senilai £8,2 miliar atau setara dengan Rp163,6 triliun.

Anggota Komite Keuangan Parlemen Inggris Emma Hardy mengatakan laporan Unite menemukan anomali data deklarasi laba Amazon pada 2019. Perusahaan digital asal AS itu menyatakan pendapatan dari pasar Inggris mencapai £13,7 miliar. Namun, data keterbukaan informasi perusahaan pada Companies House deklarasi pendapatan hanya £5,5 miliar.

"Laporan ini benar-benar mengkhawatirkan. Saya mendukung dilakukan penyelidikan terbuka tentang pajak yang dibayar Amazon," katanya, dikutip pada Kamis (12/8/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Hardy menjelaskan pengalihan laba dalam skala besar dapat mengurangi beban pembayaran pajak Amazon di Inggris. Dia menduga laba Amazon dari Inggris dialihkan ke perusahaan yang berbasis di Luksemburg, yaitu Amazon EU Sarl.

Akibat pengalihan laba tersebut, sambung politisi dari Partai Buruh itu, Amazon hanya membayar pajak di Inggris maksimal sejumlah £84 juta. Sementara itu, proyeksi kekurangan pembayaran pajak perusahaan mencapai £46 juta.

"Amazon membukukan pendapatan €57 miliar untuk perusahaan yang berbasis di Luksemburg. Dengan populasi sekitar 614.000, rata-rata penjualan barang dan jasa kepada penduduk Luksemburg mencapai €92.000 pada 2019," tuturnya.

Baca Juga: Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Meski demikian, laporan serikat pekerja tersebut ternyata dibantah Amazon. Jubir perusahaan menegaskan keuntungan Amazon di Inggris tidak dialihkan keluar negeri. Menurutnya, laporan tersebut melupakan satu aspek penting.

Indikator yang luput dari perhitungan adalah tak semua perusahaan Amazon di Inggris menyampaikan data kepada Companies House. Untuk itu, laporan Unite menemukan perbedaan deklarasi perusahaan dengan data dari Companies House.

"Total kontribusi pajak kami di Inggris £1,1 miliar pada 2019. Perinciannya £293 juta dalam bentuk pajak langsung dan £854 juta dalam pajak tidak langsung. Itu berasal dari penjualan ritel dan Amazon Web Service," jelasnya seperti dilansir cityam.com. (rig)

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Topik : inggris, penghindaran pajak, pengalihan laba, amazon, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN PATI

Asyik! Pemda Bagi-Bagi Hadiah untuk Pembayar Pajak Tepat Waktu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT III

Kemplang Pajak Hingga Rp10 Miliar, Rumah Tersangka Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mulai Tahun Depan, DJP Bakal Wajibkan WP UMKM untuk Laporkan Omzet

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:21 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK