Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Hindari Kena Sanksi dari DJP, Gubernur Edy Imbau Warga Segera Ikut PPS

A+
A-
0
A+
A-
0
Hindari Kena Sanksi dari DJP, Gubernur Edy Imbau Warga Segera Ikut PPS

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. (foto: akun Instagram @pajaksumut2)

MEDAN, DDTCNews - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wagub Musa Rajekshah mengajak masyarakat untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).

Edy mengatakan PPS menjadi kesempatan yang baik bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan. Dia pun menyarankan wajib pajak segera memanfaatkan program tersebut sebelum periodenya berakhir.

"PPS ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan seluruh hartanya, termasuk yang belum dilaporkan saat pelaksanaan tax amnesty pada 2016," katanya dalam video yang diunggah akun Instagram @pajaksumut2, dikutip pada Rabu (22/6/2022).

Baca Juga: Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Edy menuturkan pelaksanaan PPS diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Program tersebut diselenggarakan hanya 6 bulan, yaitu mulai dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Selain itu, PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

Edy menilai wajib pajak perlu mengikuti PPS sehingga terhindar dari sanksi apabila harta yang belum dilaporkan ditemukan Ditjen Pajak (DJP). Terlebih, DJP dapat meminta data dari sejumlah instansi seperti Badan Pertanahan Nasional, Samsat, dan perbankan.

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

"Untuk menghindari pengenaan sanksi di kemudian hari apabila ditemukan harta yang belum dilaporkan, saya mengimbau seluruh masyarakat segera berpartisipasi dalam mengikuti PPS ini," ujarnya.

Sementara itu, Musa sebagai wajib pajak terdaftar di KPP Madya Medan menyatakan telah mengikuti PPS. Menurutnya, keikutsertaan dalam PPS sangat mudah, aman, dan nyaman karena dilakukan secara online.

Dia menjelaskan ada berbagai manfaat yang akan diperoleh masyarakat jika patuh membayar pajak. Misal, mendukung pemulihan ekonomi Sumut, pemberian bantuan sosial, peningkatan daya beli masyarakat, vaksinasi, serta pemulihan dunia usaha semasa pandemi Covid-19.

Baca Juga: WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

"Ayo segera ungkap saja, mumpung ada PPS," tuturnya. (rig)

Topik : gubernur sumut edy rahmayadi, PPS, program pengungkapan sukarela, PPS, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 08:19 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Makin Leluasa Awasi WP, Muncul Wacana Tak Ada Lagi Pemutihan Pajak

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober