Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Gubernur BI: GPN Buat Industri Perbankan Jadi Efisien

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) resmi dirilis oleh Bank Indonesia (BI). Sistem pembayaran nasional ini diharapkan dapat membuat industri perbankan menjadi semakin efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur BI Agus Martowardojo dalam peluncuran kartu debit dengan logo GPN, Kamis (3/5). Melalui intergrasi layanan ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi via layanan elektronik.

"Peluncuran ini suatu tanda atau milestone dalam pengembangan sistem pembayaran di Indonesia, melalui peluncuran GPN dan implementasinya secara penuh," katanya.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi

Keuntungan GPN ini menurut Agus berlaku dua arah, yakni bank dan nasabah. Bank akan diuntungkan dengan efisiensi perluasan infastruktur layanan. Kemudian, nasabah akan diuntungkan dengan semakin rendahnya biaya transaksi antarbank.

"Kalau dulu diterima (mesin Electronic Data Capture/EDC) akan dikenakan biaya tinggi, di mana merchant dapat mencapai 2%-3% per transaksi, ini ditanggung konsumen. Kalau sekarang adanya GPN menjadi 0,15%-1%. Ini penghematan bisa capai Rp1,3 triliun-Rp1,8 triliun," terangnya.

Selain itu, persebaran mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan mesin EDC akan lebih terdistribusi secara merata. Pasalnya, satu mesin ATM bisa digunakan lebih dari satu bank, sehingga perluasan layanan keuangan menjangkau daerah yang masih minim layanan bank seperti mesin ATM dan EDC.

Baca Juga: Duh, Cadangan Devisa Tergerus Lagi

Seperti yang diketahui, pada akhir 2017 BI telah mencanangkan GPN berkonsep integrasi. Sistem ini menciptakan ekosistem pembayaran dalam negeri yang saling terhubung dan dapat dioperasikan di berbagai mesin, serta diproses di industri domestik.

Dengan diresmikannya GPN, maka pemrosesan transaksi pembayaran harus dilakukan di domestik, khususnya bagi alat pembayaran yang diterbitkan di dalam negeri dan dilakukan melalui kanal pembayaran di dalam negeri.(Amu)

Baca Juga: Otoritas Fiskal Yakini Ada Penyesuaian Kebijakan Moneter Bulan Ini

"Peluncuran ini suatu tanda atau milestone dalam pengembangan sistem pembayaran di Indonesia, melalui peluncuran GPN dan implementasinya secara penuh," katanya.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi

Keuntungan GPN ini menurut Agus berlaku dua arah, yakni bank dan nasabah. Bank akan diuntungkan dengan efisiensi perluasan infastruktur layanan. Kemudian, nasabah akan diuntungkan dengan semakin rendahnya biaya transaksi antarbank.

"Kalau dulu diterima (mesin Electronic Data Capture/EDC) akan dikenakan biaya tinggi, di mana merchant dapat mencapai 2%-3% per transaksi, ini ditanggung konsumen. Kalau sekarang adanya GPN menjadi 0,15%-1%. Ini penghematan bisa capai Rp1,3 triliun-Rp1,8 triliun," terangnya.

Selain itu, persebaran mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan mesin EDC akan lebih terdistribusi secara merata. Pasalnya, satu mesin ATM bisa digunakan lebih dari satu bank, sehingga perluasan layanan keuangan menjangkau daerah yang masih minim layanan bank seperti mesin ATM dan EDC.

Baca Juga: Duh, Cadangan Devisa Tergerus Lagi

Seperti yang diketahui, pada akhir 2017 BI telah mencanangkan GPN berkonsep integrasi. Sistem ini menciptakan ekosistem pembayaran dalam negeri yang saling terhubung dan dapat dioperasikan di berbagai mesin, serta diproses di industri domestik.

Dengan diresmikannya GPN, maka pemrosesan transaksi pembayaran harus dilakukan di domestik, khususnya bagi alat pembayaran yang diterbitkan di dalam negeri dan dilakukan melalui kanal pembayaran di dalam negeri.(Amu)

Baca Juga: Otoritas Fiskal Yakini Ada Penyesuaian Kebijakan Moneter Bulan Ini
Topik : bank indonesia, gerbang pembayaran nasional, perbankan
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI