Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Faktor Eksternal Jadi Tantangan Pertumbuhan Ekonomi RI

A+
A-
0
A+
A-
0
Faktor Eksternal Jadi Tantangan Pertumbuhan Ekonomi RI

JAKARTA, DDTCNews - Dalam acara terakhirnya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menyampaikan proyeksi bank sentral terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Menurutnya Indonesia punya ruang untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun perlu diwaspadai beberapa tantangan yang akan menghambat.

Salah satunya datang dari faktor eksternal, yakni meningkatnya tren kebijakan proteksionisme perdagangan. Hal ini terjadi dalam skala global dan melibatkan kekuatan ekonomi besar seperti kebijakan dagang AS di bawah administrasi Donald Trump yang cenderung anti globalisasi.

"Dihadapkan dengan berbagai tantangan tersebut kita harus semakin memperkuat kerja sama dan koordinasi antarpemangku kebijakan yang sudah baik selama ini. Kerja sama dan koordinasi itu juga perlu dilakukan dengan negara-negara lain dalam rangka kerja sama internasional yang telah berjalan selama ini," katanya dalam peluncuran buku Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2017, Rabu (28/3).

Baca Juga: Jokowi Minta Pemda Turun Tangan Kendalikan Inflasi

Menurutnya, langkah proteksionisme berisiko mengganggu progres pemulihan ekonomi global dan perdagangan dunia. Akibatnya, perekonomian Indonesia juga akan menerima imbas negatif.

Sementara itu, untuk faktor domestik yang perlu diperhatikan untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan adalah pengendalian inflasi. Menurutnya, kinerja pengendalian inflasi sudah baik dan melibatkan lintas kementerian dan lembaga pemerintah. Setidaknya sudah ada koordinasi intensif antara BI dengan 18 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi di dalam negeri.

"Berbagai koordinasi yang dilakukan oleh BI dan pemerintah, bertujuan meyakinkan masyarakat bahwa kami bisa memahami dan merespon lewat kebijakan yang terkoordinasi, konsisten, dan betul-betul, supaya kebijakan-kebijakan yang sifatnya jangka pendek selaras dengan kebijakan jangka panjang," papar Agus.

Baca Juga: BI Prediksi Inflasi akan Kembali Normal pada Semester II/2023

Dengan memperhatikan dua faktor diatas, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 bisa mencapai 5,8% sampai 6,2%. Pada tahun itu, BI juga memproyeksikan inflasi masih bisa terkendali pada kisaran 3 plus minus 1%.

Agus mengatakan pertumbuhan ekonomi yang terus terkerek hingga 2022 tersebut bisa tercapai seiring dengan peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Tidak lupa harus dibarengi dengan terus mendorong reformasi struktural di sektor riil, fiskal, dan moneter, d mana BI berfokus di sektor moneter, Kemenkeu di sektor fiskal dan pemerintah secara umum menangani sektor riil. (Amu)

Baca Juga: PP Soal DHE Bakal Direvisi, BI Pastikan Insentifnya Makin Menarik

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bank indonesia, gubernur bi, ekonomi indonesia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 September 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sanksi Ketentuan DHE Kembali Berlaku, DJBC Kumpulkan Rp6,4 Miliar

Jum'at, 23 September 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Catat! Sanksi Pelanggaran Aturan Devisa Hasil Ekspor Kembali Berlaku

Kamis, 22 September 2022 | 15:20 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Jaga Inflasi, Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,25 Persen

Jum'at, 16 September 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gunakan BI-CBS sebagai e-Banking Pemerintah, Begini Kata Wamenkeu

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Waspadai Penipu Mengaku Pegawai DJP, Simak Update Seleksi CHA Pajak