BERITA TERKINI
Ilustrasi.Â
PEKANBARU, DDTCNews – Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau mencatat realisasi penerimaan pajak daerah hingga akhir Desember 2020 hanya Rp533,4 miliar.
Walikota Pekanbaru Firdaus mengatakan realisasi tersebut mengalami kontraksi 14,92% dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah 2019 yang mencapai Rp627 miliar. Menurutnya, penurunan penerimaan pajak daerah tersebut disebabkan pandemi Covid-19.
"Kondisi ini berdampak pada pendapatan daerah [sehingga] yang kami targetkan tidak tercapai," katanya, Senin (4/1/2021).
Firdaus mengatakan realisasi pajak daerah 2020 tersebut hanya setara 64,2% dari target Rp830 miliar. Menurutnya, tekanan paling berat pada penerimaan pajak daerah terjadi pada semester I/2020. Memasuki semester II/2020, penerimaan pajak daerah berangsur membaik.
Dia menilai perbaikan kinerja penerimaan tersebut salah satunya karena ada program insentif pajak. Pemkot memberikan insentif terhadap 11 jenis pajak daerah, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.
Ada pula pajak penerangan jalan non-PLN, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Insentif tersebut berupa pembebasan denda atau sanksi keterlambatan sehingga wajib pajak cukup membayar tunggakan pokok pajaknya. Khusus pada pajak hotel dan restoran, insentif hanya diberikan pada wajib pajak daerah yang terlibat pada penanganan virus Corona, seperti tempat karantina atau penginapan tenaga medis serta pemasok makanan untuk penanganan pandemi.
Selain pembebasan denda, wajib pajak juga bisa mengajukan menunda pembayaran hingga tiga bulan. Namun, pembayaran pajak tidak boleh melewati 2020.
Menurut Firdaus, pemberian insentif itu mampu mendorong masyarakat lebih patuh membayar pajak sehingga kinerja penerimaan pajak daerah membaik. Meskipun tidak mencapai target, dia menilai realisasi di atas Rp500 miliar sudah tergolong bagus dalam kondisi pandemi.
"Saya mendorong OPD (organisasi perangkat daerah) yang mengelola pajak daerah bisa menggenjot pendapatan daerah pada tahun 2021 ini," katanya seperti dilansir riauonline.co.id. (kaw)
