BERITA TERKINI
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). Rapat tersebut beragendakan membahas pembicaraan tingkat I terhadap lima Rancangan Undang-Undang (RUU) kerja sama bidang pertahanan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz
JAKARTA, DDTCNews - Komisi I DPR berpandangan belanja pertahanan pada APBN seharusnya ditingkatkan menjadi sebesar 1% dari PDB.
Ketua Komisi I Meutya Hafid mengatakan DPR telah merekomendasikan penetapan batas minimal belanja pertahanan sebesar 1% dari PDB melalui panitia kerja (panja) alutsista. Namun, rekomendasi tersebut masih belum terlaksana.
"Kita tahun sekarang memang belum bisa. Namun demikian rekomendasi yang sudah dilahirkan oleh Komisi I periode ini mudah-mudahan menjadi pegangan ke depan jika memang pemerintah ke depan bisa menaikkan anggaran pertahanan menjadi minimal 1% dari PDB," kata Meutya, dikutip Sabtu (28/9/2024).
Meski hingga saat ini belanja pertahanan masih belum mampu naik ke level 1% dari PDB, Meutya mengapresiasi tingginya belanja pertahanan dalam 5 tahun Prabowo Subianto menjabat sebagai menteri pertahanan.
"Meskipun belum tercapai itu, tapi tadi kita lihat dari beliau masuk sampai sekarang dari Rp130-an triliun naik sampai Rp166 triliun. Jadi sudah ada kenaikan yang cukup signifikan selama era kepemimpinan beliau menjadi menteri pertahanan," ujar Meutya.
Untuk diketahui, anggaran belanja Kementerian Pertahanan pada APBN 2025 telah disepakati senilai Rp166,26 triliun, sedikit naik bila dibandingkan dengan pagu awal dalam RAPBN 2025 senilai Rp165,16 triliun.
Kebijakan strategis yang direncanakan Kementerian Pertahanan pada tahun depan antara lain mewujudkan postur pertahanan yang memenuhi standard essential force; mewujudkan SDM pertahanan yang profesional dan sejahtera; serta mewujudkan wilayah perbatasan, laut, dan udara yang bebas dari ancaman kedaulatan.
Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mewujudkan industri pertahanan dalam negeri, mewujudkan pengaruh dan peran diplomasi pertahanan di kawasan dan global, serta mewujudkan tata kelola sistem pertahanan yang berkualitas. (sap)
