Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

DPR Ini Wacanakan Tarif PPh OP Tertinggi Dipangkas Jadi 20 Persen

A+
A-
0
A+
A-
0
DPR Ini Wacanakan Tarif PPh OP Tertinggi Dipangkas Jadi 20 Persen

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews – Di tengah melambungnya harga komoditas pokok dan BBM, sejumlah anggota parlemen mengajukan rancangan undang-undang reformasi pajak bernama Tax Reform Act for the Masses and the Middle Class (TRAMM).

Menurut salah satu anggota parlemen, kenaikan harga dan tingkat inflasi yang tidak terkendali selama beberapa tahun terakhir menjadi landasan kuat untuk mereformasi pajak dengan cara mengurangi tarif pajak penghasilan (PPh).

“Kenaikan harga dan tingkat inflasi yang tidak terkendali dalam beberapa tahun terakhir semakin membenarkan perlunya paket reformasi pajak yang akan mengurangi tarif pajak penghasilan keluarga kelas pekerja Filipina yang terbebani,” katanya, dikutip pada Minggu (17/7/2022).

Baca Juga: Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Seperti dilansir newsinfo.inquirer.net, DPR tengah memperjuangkan TRAMM yang berisi tentang paket reformasi pajak baru. Dalam paket reformasi tersebut, tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

Saat ini, pemerintah pusat memungut tarif PPh orang pribadi secara progresif dengan rentang mulai dari 5% hingga 32%. Namun, jika TRAMM diberlakukan, tarif PPh orang pribadi yang berlaku akan berkisar dari 1% hingga 20%.

Terkait hal ini, DPR juga mengusulkan Biro Pendapatan Internal diberikan tanggung jawab untuk membuat bracket tarif PPh orang pribadi yang terdiri dari 10 klasifikasi dengan tarif PPh mulai dari 1% hingga 20%.

Baca Juga: Celah Pajak e-Commerce Berisiko Melebar, Vietnam Siapkan Strategi Ini

Selain itu, terdapat juga paket insentif lainnya yang ditawarkan oleh TRAMM, yaitu kenaikan ambang batas pembebasan pajak atas bonus. Nanti, akumulasi bonus selama satu tahun yang tidak melebihi PHP150.000 akan dibebaskan dari pajak penghasilan.

TRAMM juga memberikan insentif untuk penghasilan tahunan pertama senilai PHP400.000 atau setara dengan Rp106,41 juta yang didapatkan oleh masyarakat Filipina akan dibebaskan dari PPh. Reformasi pajak ini diyakini dapat menyelesaikan kesengsaraan ekonomi. (rig)

Baca Juga: Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : filipina, pajak, pajak penghasilan, pajak internasional, tarif PPh orang pribadi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin