BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews - Komite Keuangan DPR Filipina menyetujui RUU yang akan mempermudah pembayaran pajak.
Ketua Komite Keuangan Joey Salceda mengatakan RUU tersebut akan memungkinkan wajib pajak membayar sekaligus mengajukan restitusi ke bank atau kantor resmi yang akan ditetapkan.
"Saat ini, wajib pajak hanya dapat mengajukan restitusi untuk individu pada tempat mereka terdaftar," katanya, dikutip pada Kamis (18/8/2022).
Salceda mengatakan usulannya tentang kemudahan membayar pajak telah dituangkan dalam RUU DPR Nomor 53 tentang Kemudahan Membayar Pajak. RUU tersebut akan mengubah sejumlah ketentuan dalam UU 8424, seperti pada Bagian 51 soal pengajuan restitusi.
Dengan RUU, wajib pajak dimungkinkan mengajukan restitusi pajak melalui bank, pejabat distrik pendapatan, agen penagih, atau bendahara resmi kota atau kotamadya domisili.
Kemudian, revisi juga dilakukan pada Bagian 236 sehingga akan mewajibkan komisioner otoritas pajak (Bureau of Internal Revenue/BIR) memastikan ketersediaan fasilitas pendaftaran bagi wajib pajak yang tidak tinggal di Filipina.
RUU DPR Nomor 53 yang diajukan Salceda memperoleh persetujuan dari seluruh anggota komite, tanpa ada yang menentangnya. Dalam pembahasannya, anggota DPR Ralph Recto meminta ada poin yang dikonsolidasikan karena terdapat sedikit perbedaan pandangan.
Selain itu, judul baru juga akan ditetapkan agar lebih menggambarkan tentang hak wajib pajak, yang secara eksplisit menyatakan wajib pajak tidak akan diminta membayar lebih dari jumlah yang ditentukan dan akan disampaikan tentang informasi yang mudah dipahami.
Recto melalui RUU DPR Nomor 2823 menuliskan beberapa hak wajib pajak seperti hak wajib pajak berhak diberi tahu tentang penilaian yang tertunda serta hak atas pernyataan sederhana agar lebih mudah dipahami. Salah satu perbedaan antara RUU Salceda dan Recto yakni Salceda mengusulkan untuk dibuat Kantor Advokat Wajib Pajak, yang memiliki mandat memastikan hak-hak wajib pajak dilindungi.
Dilansir newsinfo.inquirer.net, ini bukan kali pertama DPR berupaya memberikan kemudahan membayar pajak. Pada 25 Januari lalu, Komite Keuangan DPR dalam Kongres ke-18 juga mengusulkan RUU serupa, tapi tidak berhasil mendapat persetujuan Kongres. (sap)
