BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan penghematan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai reformasi APBN.
Misbakhun mengatakan DPR memahami niat penghematan anggaran ini bertujuan meningkatkan efektivitas belanja negara. Menurutnya, kebijakan tersebut juga tidak akan mengurangi produktivitas APBN.
"Kami di komisi XI menilai dan memberikan apresiasi karena itu adalah sebuah reformasi APBN dalam rangka meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas belanja, tetapi produktivitas tidak berkurang," katanya dalam Outlook Ekonomi DPR, dikutip pada Kamis (6/2/2025).
Misbakhun mengatakan terdapat beberapa pos dalam belanja negara yang memang dapat dihemat. Misal, untuk kegiatan perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK).
Meski demikian, dia menilai kementerian/lembaga tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas hanya untuk agenda yang sangat penting. Dari anggaran yang dapat dihemat tersebut, pemerintah kemudian dapat mengalihkannya untuk belanja yang lebih prioritas seperti makan bergizi gratis.
Misbakhun pun meyakini kebijakan penghematan belanja negara ini tidak sampai menekan perekonomian pada tahun ini. Sebab, ekonomi Indonesia utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, sedangkan belanja pemerintah hanya sekitar 6% hingga 8%.
Adapun dalam menjaga kegiatan ekonomi tetap berjalan, pemerintah masih mempertahankan alokasi anggaran untuk subsidi dan bantuan sosial.
"Karena volume APBN dan size APBN kita tidak berubah, tetapi detail di dalamnya itulah yang mengalami perubahan," ujarnya.
Prabowo telah menerbitkan Inpres 1/2025 yang memerintahkan penghematan belanja senilai total Rp306,6 triliun. Penghematan itu berasal dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun. (sap)
