Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

A+
A-
0
A+
A-
0
Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Mantan Presiden AS Donald Trump memberi isyarat saat berbicara kepada para pendukungnya selama Reli Save America di Sarasota Fairgrounds di Sarasota, Florida, AS, Sabtu (3/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Octavio Jones/AWW/sa.

WASHINGTON DC, DDTCNews – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengajukan gugatan kepada The New York Times, utamanya sejumlah reporter yang bekerja di sana. Gugatan juga dilayangkan kepada Mary Trump, keponakan sang mantan presiden, yang menjadi sumber informasi bagi The New York Times.

Gugatan ini diajukan karena media massa besar tersebut mengakses puluhan ribu halaman dokumen pajak milik Trump. Dokumen ini digunakan untuk menyelidiki aktivitas keuangan Trump selama ini. Hasil investigasi jurnalistik tersebut akhirnya dituangkan ke dalam sebuah artikel yang berhasil memenangkan Pulitzer Prize.

"Cakupan yang dimiliki The Times terkait pajak Donald Trump sangat membantu untuk menginformasikan warga tentang seseorang yang mengesampingkan kepentingan publik," kata juru bicara Danielle Rhoades-Ha, dikutip oleh NPR Kamis, (23/9/2021).

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Trump menuding mantan reporter The Times melanggar hukum dalam penyusunan artikel investigasi. Reporter Suzanne Craig dianggap telah mendesak Mary Trump untuk melanggar perjanjian hukum terkait dengan kerahasiaan dokumen pajak Trump.

Pengacara Donald Trump juga mengklaim bahwa reporter Suzanne dan reporter lain mendesak pencarian dokumen keuangan Trump ketika masih menjabat sebagai presiden.

Perlu diketahui pula bahwa ini merupakan kali pertama Trump melakukan tuntutan di bawah namanya sendiri. Tahun lalu, Trump pun telah melakukan tuntutan pada The Times. Namun tuntutan tersebut ditolak tahun ini.

Baca Juga: Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Sementara itu, kuasa hukum Mary Trump yakni Theodore Boutrous, menganggap bahwa tindakan yang diambil Trump sangat sembrono. Menurutnya, tuntutan tersebut menyerang pernyataan jujur dan keterbukaan informasi kepada publik.

Mary Trump bahkan mengatakan bahwa Donald Trump adalah seorang pecundang. Mary mengakui kerja samanya dengan reporter The Times dengan memberikan sejumlah dokumen yang diminta. Selain itu, Mary juga menjadi sumber utama buku ‘Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man.’ (sap)

Baca Juga: Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%
Topik : pajak internasional, Donald Trump, penghindaran pajak, tax avoidance, AS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KINERJA FISKAL

Ditjen Pajak Terbitkan 2,4 Juta SP2DK Sepanjang 2020, Ini Perinciannya

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:30 WIB
SPANYOL

Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?