Berita
Minggu, 18 April 2021 | 15:01 WIB
ARGENTINA
Minggu, 18 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Minggu, 18 April 2021 | 13:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 18 April 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Review
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Rabu, 14 April 2021 | 15:26 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 13 April 2021 | 10:38 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 16 April 2021 | 17:15 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 17:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 16:53 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 13:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

DJP: Insentif PPnBM Rumah dan Kapal Yacht Tidak Ganggu Penerimaan

A+
A-
1
A+
A-
1
DJP: Insentif PPnBM Rumah dan Kapal Yacht Tidak Ganggu Penerimaan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas PPnBM hunian mewah dan penghapusan PPnBM kapal yacht diyakini tidak berdampak besar pada penerimaan negara. Topik ini menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (29/11/2018).

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hunian mewah dan kapal yacht selama ini hanya masuk dalam kelompok penerimaan PPnBM lain, sehingga tidak terlalu signifikan.

“Target penerimaan dari PPnBM lainnya mungkin akan terganggu, tapi kinerja penerimaan pajak secara keseluruhan tidak masalah,” kata Yon.

Baca Juga: 'Kita Ini Terlalu Asyik Main Man to Man Marking'

Selain itu, kabar juga datang dari Presiden Joko Widodo yang akan menghapus sektor yang selama ini masih didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari rencana relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Dia mengaku belum menandatangani regulasi terkait.

“Begitu masuk istana, ya sudah, saya lihat dan coret saja. Intinya, jangan meragukan komitmen pemerintah, komitmen saya, pada UMKM,” katanya.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Pengawasan dan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Terpopuler
  • Efek Insentif PPnBM Hunian Mewah dan Kapal Yacht Terbatas

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan PPnBM hunian mewah dan kapal yatch selama ini hanya masuk penerimaan PPnBM lainnya. Sebagai gambaran, target penerimaan PPnBM tahun ini Rp12,2 triliun. Dari jumlah tersebut, target penerimaan PPnBM lainnya hanya Rp200 miliar. Sebagian besar penerimaan PPnBM dalam negeri berasal dari kendaraan bermotor.

  • DIM Revisi UU KUP dari Selurug Fraksi Sudah Selesai

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dari tiap fraksi sudah masuk sehingga pembahasan sudah dapat dilanjutkan pada masa siding selanjutnya.

  • Indonesia Serukan Sistem Pajak yang Adil dan Efisien di KTT G20

Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengungkapkan dalam pertemuan KTT G20, Indonesia menyerukanpembentukan sistem pajak Internasional yang adil dan efisien. Selain itu, ada empat aspek lain yang juga diserukan. Pertama, komitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif.

Baca Juga: Wamenkeu Imbau Pengusaha untuk Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Kedua, komitmen atas sistem perdagangan multilateral yang adil, transparan, rules based, dan nondiskriminasi.Ketiga, peningkatan partisipasi emerging economies dan negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global.Keempat, peningkatan koordinasi dan sinergi kebijakan makroekonomi untuk meminimalkan spillover effects dandownside risks.

  • Presiden Jokowi Coret UMKM dalam Relaksasi DNI

Presiden Joko Widodo menegaskan akan mencoret UMKM dari relaksasi DNI yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi XVI. Dengan demikian, pemerintah kembali menegaskan tidak akan membuka sektor UMKM untuk asing.

“Saya pastikan akan saya keluarkan urusan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini,” ujarnya saat memberi sambutan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Solo. (kaw)

Baca Juga: Jika Waktu Pemanfaatan PPh Final UMKM Habis, DJP: Jangan Khawatir

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, ditjen pajak, PPnBM. hunian mewah, kapal yacht
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 08 April 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 07 April 2021 | 17:09 WIB
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rabu, 07 April 2021 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 06 April 2021 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 18 April 2021 | 15:01 WIB
ARGENTINA
Minggu, 18 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Minggu, 18 April 2021 | 13:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 18 April 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 10:01 WIB
JERMAN
Minggu, 18 April 2021 | 09:01 WIB
PRANCIS
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Minggu, 18 April 2021 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 06:01 WIB
KINERJA DJP