Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ditolak Mentah-mentah oleh Warga, RUU Kenaikan Pajak akan Ditarik

0
0

AMMAN, DDTCNews – Pemerintah Yordania akan menarik beleid peningkatan tarif pajak. Pasalnya, demonstrasi warga terjadi berhari-hari di jalan-jalan sekitar Kota Amman untuk menolak kenaikan pajak tersebut.

Perdana Menteri Yordania Omar Razzaz mengatakan pemerintah akan segera menarik rancangan undang-undang pajak kontroversial itu.

“Setiap warga juga memiliki hak untuk suara mereka didengar melalui sarana resmi, baik melalui media sosial maupun pertemuan secara langsung. Hal ini yang menjadi merupakan hal yang sah dimiliki warga negara,” paparnya di Amman, Kamis (7/6).

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Dia menjelaskan pemerintah Yordania perlu mendengarkan diskusi dan harus mengambil langkah untuk kembali ke jalan yang benar. Tujuan beleid itu adalah untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

"Kami perlu berkonsultasi luas dengan badan-badan sipil atas sistem pajak baru yang tidak akan menginjak-injak hak warga negara,” katanya seperti dilansir euronews.com

Sebelumnya seorang Analis Yordania Nidal Mansour menjelaskan pemerintah berurusan dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi cukup parah. Padahal masyarakat merupakan sumber utama pendapatan, tapi pemerintah tidak memikirkan sumber lain seperti meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, atau bahkan mencoba untuk menarik investor.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

 Pemerintahan Yordania saat ini berada di bawah tekanan International Monetary Fund (IMF) dalam menerapkan reformasi ekonomi dan melakukan berbagai langkah penghematan untuk mendapatkan pertumbuhan utang yang masih dalam ambang batas aman.

Pasalnya kerajaan pro barat telah mengalami kemunduran ekonomi, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian wilayah justru terkena konflik berkepanjangan seperti di Suriah dan Irak, bahkan juga sempat terjadi pengungsian dalam jumlah yang besar pada beberapa tahun lalu.

Akibat kenaikan tarif pajak itu, banyak warga Yordania merasa sedang diperas secara finansial oleh pemerintah yang dianggap korup dan merasa masyarakat tidak mendapatkan layanan dari hasil pajak yang telah dibayarkan. (Amu)

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

“Setiap warga juga memiliki hak untuk suara mereka didengar melalui sarana resmi, baik melalui media sosial maupun pertemuan secara langsung. Hal ini yang menjadi merupakan hal yang sah dimiliki warga negara,” paparnya di Amman, Kamis (7/6).

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Dia menjelaskan pemerintah Yordania perlu mendengarkan diskusi dan harus mengambil langkah untuk kembali ke jalan yang benar. Tujuan beleid itu adalah untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

"Kami perlu berkonsultasi luas dengan badan-badan sipil atas sistem pajak baru yang tidak akan menginjak-injak hak warga negara,” katanya seperti dilansir euronews.com

Sebelumnya seorang Analis Yordania Nidal Mansour menjelaskan pemerintah berurusan dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi cukup parah. Padahal masyarakat merupakan sumber utama pendapatan, tapi pemerintah tidak memikirkan sumber lain seperti meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, atau bahkan mencoba untuk menarik investor.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

 Pemerintahan Yordania saat ini berada di bawah tekanan International Monetary Fund (IMF) dalam menerapkan reformasi ekonomi dan melakukan berbagai langkah penghematan untuk mendapatkan pertumbuhan utang yang masih dalam ambang batas aman.

Pasalnya kerajaan pro barat telah mengalami kemunduran ekonomi, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian wilayah justru terkena konflik berkepanjangan seperti di Suriah dan Irak, bahkan juga sempat terjadi pengungsian dalam jumlah yang besar pada beberapa tahun lalu.

Akibat kenaikan tarif pajak itu, banyak warga Yordania merasa sedang diperas secara finansial oleh pemerintah yang dianggap korup dan merasa masyarakat tidak mendapatkan layanan dari hasil pajak yang telah dibayarkan. (Amu)

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%
Topik : berita pajak internasional, kenaikan pajak, yordania
artikel terkait
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 17 Januari 2017 | 09:40 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 02 Oktober 2018 | 10:48 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Rabu, 31 Oktober 2018 | 11:58 WIB
ZIMBABWE