Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ditolak Mentah-mentah oleh Warga, RUU Kenaikan Pajak akan Ditarik

0
0

AMMAN, DDTCNews – Pemerintah Yordania akan menarik beleid peningkatan tarif pajak. Pasalnya, demonstrasi warga terjadi berhari-hari di jalan-jalan sekitar Kota Amman untuk menolak kenaikan pajak tersebut.

Perdana Menteri Yordania Omar Razzaz mengatakan pemerintah akan segera menarik rancangan undang-undang pajak kontroversial itu.

“Setiap warga juga memiliki hak untuk suara mereka didengar melalui sarana resmi, baik melalui media sosial maupun pertemuan secara langsung. Hal ini yang menjadi merupakan hal yang sah dimiliki warga negara,” paparnya di Amman, Kamis (7/6).

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Dia menjelaskan pemerintah Yordania perlu mendengarkan diskusi dan harus mengambil langkah untuk kembali ke jalan yang benar. Tujuan beleid itu adalah untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

"Kami perlu berkonsultasi luas dengan badan-badan sipil atas sistem pajak baru yang tidak akan menginjak-injak hak warga negara,” katanya seperti dilansir euronews.com

Sebelumnya seorang Analis Yordania Nidal Mansour menjelaskan pemerintah berurusan dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi cukup parah. Padahal masyarakat merupakan sumber utama pendapatan, tapi pemerintah tidak memikirkan sumber lain seperti meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, atau bahkan mencoba untuk menarik investor.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Pemerintahan Yordania saat ini berada di bawah tekanan International Monetary Fund (IMF) dalam menerapkan reformasi ekonomi dan melakukan berbagai langkah penghematan untuk mendapatkan pertumbuhan utang yang masih dalam ambang batas aman.

Pasalnya kerajaan pro barat telah mengalami kemunduran ekonomi, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian wilayah justru terkena konflik berkepanjangan seperti di Suriah dan Irak, bahkan juga sempat terjadi pengungsian dalam jumlah yang besar pada beberapa tahun lalu.

Akibat kenaikan tarif pajak itu, banyak warga Yordania merasa sedang diperas secara finansial oleh pemerintah yang dianggap korup dan merasa masyarakat tidak mendapatkan layanan dari hasil pajak yang telah dibayarkan. (Amu)

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

“Setiap warga juga memiliki hak untuk suara mereka didengar melalui sarana resmi, baik melalui media sosial maupun pertemuan secara langsung. Hal ini yang menjadi merupakan hal yang sah dimiliki warga negara,” paparnya di Amman, Kamis (7/6).

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Dia menjelaskan pemerintah Yordania perlu mendengarkan diskusi dan harus mengambil langkah untuk kembali ke jalan yang benar. Tujuan beleid itu adalah untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

"Kami perlu berkonsultasi luas dengan badan-badan sipil atas sistem pajak baru yang tidak akan menginjak-injak hak warga negara,” katanya seperti dilansir euronews.com

Sebelumnya seorang Analis Yordania Nidal Mansour menjelaskan pemerintah berurusan dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi cukup parah. Padahal masyarakat merupakan sumber utama pendapatan, tapi pemerintah tidak memikirkan sumber lain seperti meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, atau bahkan mencoba untuk menarik investor.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Pemerintahan Yordania saat ini berada di bawah tekanan International Monetary Fund (IMF) dalam menerapkan reformasi ekonomi dan melakukan berbagai langkah penghematan untuk mendapatkan pertumbuhan utang yang masih dalam ambang batas aman.

Pasalnya kerajaan pro barat telah mengalami kemunduran ekonomi, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian wilayah justru terkena konflik berkepanjangan seperti di Suriah dan Irak, bahkan juga sempat terjadi pengungsian dalam jumlah yang besar pada beberapa tahun lalu.

Akibat kenaikan tarif pajak itu, banyak warga Yordania merasa sedang diperas secara finansial oleh pemerintah yang dianggap korup dan merasa masyarakat tidak mendapatkan layanan dari hasil pajak yang telah dibayarkan. (Amu)

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%
Topik : berita pajak internasional, kenaikan pajak, yordania
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA