Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Ditjen Pajak Resmi Tutup Aplikasi e-SPT

A+
A-
15
A+
A-
15
Ditjen Pajak Resmi Tutup Aplikasi e-SPT

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) resmi menutup aplikasi e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk .csv). Langkah yang diambil otoritas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (2/5/2022).

Sesuai dengan Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat No. PENG-11/PJ.09/2022, aplikasi e-SPT masih dapat digunakan hingga Sabtu, 30 April 2022 untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan.

“Aplikasi e-SPT … masih dapat digunakan sampai dengan Sabtu, 30 April 2022 dan akan ditutup mulai 1 Mei 2022,” bunyi penggalan informasi dalam pengumuman tersebut.

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Sebagai informasi, e-SPT adalah aplikasi atau software komputer yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT. Untuk menggunakan e-SPT, wajib pajak harus menginstal aplikasinya. Simak ‘Apa Itu e-SPT?’.

Selain terkait dengan aplikasi e-SPT, ada pula bahasan mengenai pengawasan yang turut dilakukan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) atas implementasi larangan sementara ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya mulai 28 April 2022.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Saluran Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik

Sebagai konsekuensi dari penutupan e-SPT, pelaporan SPT Tahunan secara elektronik kini hanya dapat dilakukan melalui saluran lain. Saluran yang dimaksud antara lain e-form dan e-filing yang bisa diakses dengan mengeklik menu login pada laman www.pajak.go.id.

Baca Juga: Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Kemudian, wajib pajak juga dapat menggunakan aplikasi pelaporan SPT Tahunan melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP). Khusus saluran PJAP bisa diakses melalui tautan (link) yang disediakan masing-masing PJAP.

Wajib pajak bisa membaca lengkap tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui e-form pada laman www.pajak.go.id, sedangkan daftar PJAP yang telah ditunjuk DJP bisa dicek di www.pajak.go.id/id/index-pjap. (DDTCNews)

Pengawasan Bea Cukai atas Larangan Ekspor CPO

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pengawasan terhadap implementasi larangan sementara ekspor CPO dan produk turunannya sejalan dengan fungsi DJBC sebagai fasilitator perdagangan sekaligus pelindung masyarakat.

Baca Juga: DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

"Prioritas utama dari pemberlakuan kebijakan ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat dalam negeri, sehingga kami mengimbau kepada para pelaku usaha agar dapat bekerja sama dengan pemerintah dengan mematuhi aturan ini," katanya. Simak ‘Ekspor CPO Mulai Dilarang Sementara, DJBC Siapkan 4 Langkah Pengawasan’. (DDTCNews)

Laporan Kuartalan Pemungut PPN Produk Digital PMSE

Pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak (JKP) dari luar negeri via perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) wajib menyampaikan laporan triwulanan atau kuartalan kepada DJP.

Pemungut PPN PMSE, berdasarkan PMK 60/2022, wajib menyampaikan laporan kuartalan yang memuat PPN yang telah dipungut dan telah disetorkan. Laporan kuartalan itu berlaku untuk periode 3 masa pajak dan paling lama disampaikan akhir bulan berikutnya setelah periode kuartal berakhir. Simak ‘Ingat! Pemungut PPN PMSE Perlu Sampaikan Laporan Secara Kuartalan’. (DDTCNews)

Baca Juga: Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Pelunasan Cukai Ditunda, Pengusaha Serahkan Jaminan

Pengusaha pabrik atau importir yang disetujui mendapatkan penundaan pembayaran cukai dari pemerintah wajib menyerahkan jaminan seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 74/2022.

Penyerahan jaminan ini menjadi syarat agar pengusaha pabrik atau importir dapat memesan pita cukai dengan penundaan pembayaran. Ketentuan penyerahan jaminan ini tercantum dalam Pasal 7 PMK 74/2022. Simak ‘Menunda Bayar Cukai Perlu Serahkan Jaminan, Begini Ketentuannya’. (DDTCNews)

Pajak Aset Kripto

Exchanger dan fasilitator transaksi aset kripto berkewajiban memungut PPN dan PPh Pasal 22 final atas setiap transaksi mulai Minggu, 1 Mei 2022. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 68/2022 yang telah diundangkan bersama dengan 13 PMK lainnya pada 30 Maret 2022.

Baca Juga: Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Sesuai dengan Pasal 5, tarif PPN yang wajib dipungut atas transaksi aset kripto seperti jual beli dan tukar menukar atau swap adalah sebesar 0,11%. Tarif ini berlaku bila exchanger terdaftar di Bappebti. Bila exchanger tak terdaftar di Bappebti, tarif PPN naik 2 kali lipat menjadi sebesar 0,22%. Simak ‘Exchanger Kripto Wajib Pungut Pajak Mulai Bulan Depan’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, aplikasi e-SPT, e-SPT, SPT, SPT Tahunan, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 06 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Urgensi Adanya Sistem Manajemen Kepatuhan Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan di Daerah Ini Tunggak Pajak Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE