Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ditjen Pajak: Kalau Orang Bandel Ya Diperiksa

A+
A-
7
A+
A-
7
Ditjen Pajak: Kalau Orang Bandel Ya Diperiksa

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal.

JAKARTA, DDTCNews – Selain untuk memperbaiki pelayanan, optimalisasi penggunaan teknologi oleh Ditjen Pajak (DJP) akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan otoritas akan berusaha memberikan pengawasan yang adil. Pemeriksaan, sambungnya, hanya betul-betul untuk wajib pajak yang tidak patuh.

“Kalau orang bandel ya diperiksa. Kalau orang patuh ya jangan diperiksa karena bagaimanapun diperiksa itu pasti rasanya tidak enak. Walaupun misalnya, yakin banget bayar pajak dengan baik, tapi namanya sebaik-baiknya pemeriksaan, tetap saja pemeriksaan itu tidak enak,” kata Yon.

Baca Juga: DJP Sudah Tetapkan Target Kepatuhan Formal Wajib Pajak, Lihat di Sini

Yon menjelaskan ketika pemeriksaan, meskipun percaya diri sudah memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus tetap datang ke kantor pajak dan menyiapkan segala dokumen yang diberikan. Hal ini jelas membuat tidak nyaman jika menimpa wajib pajak yang sudah patuh.

Compliance cost-nya relatively tinggi, sehingga kita berusaha sedapat mungkin agar strategi pemeriksaan ini efektif. Orang yang tidak sepantasnya diperiksa, yang sudah patuh-patuh, ya jangan diperiksa. Yang bandel banget ya diperiksa,” ungkap Yon.

Nah, optimalisasi teknologi untuk proses pemeriksaan ini masuk dalam implementasi compliance risk management (CRM). Dengan CRM, sambung Yon, DJP akan bisa memetakan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhan melalui analisis data yang disampaikan oleh wajib pajak atau yang dimiliki otoritas.

Baca Juga: Masuk Musim Lapor SPT Ini Tugas DJP Jadi Lebih Mudah?

Seperti diketahui, otoritas mengeluarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 terkait implementasi CRM dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. CRM digambarkan sebagai proses pengelolaan risiko kepatuhan WP yang dilakukan sistematis oleh DJP.

Yon berharap implementasi CRM dan penggunaan teknologi di masa mendatang akan bisa membuat prediksi tingkah laku (behaviour) dari wajib pajak layaknya negara maju. Dia mengatakan beberapa negara maju sudah bisa memprediksi tingkah laku wajib pajak berdasarkan SPT dan data lainnya.

“Sehingga mereka [negara maju itu] bisa melakukan pendekatan dengan lebih baik. Jadi, kalau diprediksi selama ini wajib pajak bandel, tahun ini mereka akan kasih imbauan duluan. Jadi, ada perbaikan sebelum SPT masuk,” imbuhnya.

Baca Juga: Kata Sri Mulyani, Virus Corona Pengaruhi Setoran Pajak di 2 Sektor Ini

Bahasan mengenai CRM ini juga bisa Anda lihat dalam berbagai wawancara dengan sejumlah narasumber di majalah InsideTax edisi ke-41. Download majalah InsideTax di sini. (kaw)

“Kalau orang bandel ya diperiksa. Kalau orang patuh ya jangan diperiksa karena bagaimanapun diperiksa itu pasti rasanya tidak enak. Walaupun misalnya, yakin banget bayar pajak dengan baik, tapi namanya sebaik-baiknya pemeriksaan, tetap saja pemeriksaan itu tidak enak,” kata Yon.

Baca Juga: DJP Sudah Tetapkan Target Kepatuhan Formal Wajib Pajak, Lihat di Sini

Yon menjelaskan ketika pemeriksaan, meskipun percaya diri sudah memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus tetap datang ke kantor pajak dan menyiapkan segala dokumen yang diberikan. Hal ini jelas membuat tidak nyaman jika menimpa wajib pajak yang sudah patuh.

Compliance cost-nya relatively tinggi, sehingga kita berusaha sedapat mungkin agar strategi pemeriksaan ini efektif. Orang yang tidak sepantasnya diperiksa, yang sudah patuh-patuh, ya jangan diperiksa. Yang bandel banget ya diperiksa,” ungkap Yon.

Nah, optimalisasi teknologi untuk proses pemeriksaan ini masuk dalam implementasi compliance risk management (CRM). Dengan CRM, sambung Yon, DJP akan bisa memetakan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhan melalui analisis data yang disampaikan oleh wajib pajak atau yang dimiliki otoritas.

Baca Juga: Masuk Musim Lapor SPT Ini Tugas DJP Jadi Lebih Mudah?

Seperti diketahui, otoritas mengeluarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 terkait implementasi CRM dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. CRM digambarkan sebagai proses pengelolaan risiko kepatuhan WP yang dilakukan sistematis oleh DJP.

Yon berharap implementasi CRM dan penggunaan teknologi di masa mendatang akan bisa membuat prediksi tingkah laku (behaviour) dari wajib pajak layaknya negara maju. Dia mengatakan beberapa negara maju sudah bisa memprediksi tingkah laku wajib pajak berdasarkan SPT dan data lainnya.

“Sehingga mereka [negara maju itu] bisa melakukan pendekatan dengan lebih baik. Jadi, kalau diprediksi selama ini wajib pajak bandel, tahun ini mereka akan kasih imbauan duluan. Jadi, ada perbaikan sebelum SPT masuk,” imbuhnya.

Baca Juga: Kata Sri Mulyani, Virus Corona Pengaruhi Setoran Pajak di 2 Sektor Ini

Bahasan mengenai CRM ini juga bisa Anda lihat dalam berbagai wawancara dengan sejumlah narasumber di majalah InsideTax edisi ke-41. Download majalah InsideTax di sini. (kaw)

Topik : pengawasan, pemeriksaan pajak, CRM, DJP, Ditjen Pajak, kepatuhan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 16 Juni 2017 | 10:38 WIB
TUNJANGAN KINERJA
Selasa, 04 Juli 2017 | 14:08 WIB
TUNJANGAN KINERJA
Selasa, 13 Juni 2017 | 10:31 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Kamis, 04 Juli 2019 | 11:51 WIB
TST KE-20 SPA FEB UI
berita pilihan
Jum'at, 21 Februari 2020 | 07:48 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 07:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:36 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:11 WIB
KOTA BOGOR
Kamis, 20 Februari 2020 | 18:03 WIB
ALOKASI DANA TRANSFER
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:50 WIB
PROFIL PAJAK KOTA SURABAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:26 WIB
SELEKSI CALON PROFESIONAL DDTC
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:18 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK